KPK RI Mantapkan Pelayanan Publik Melalui Workshop Humas Antikorupsi

FORUM Keadilan Bali – Guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan Workshop Kolaborasi Kampanye Antikorupsi bagi Humas Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Bali di Hotel Fairfield Sunset Road Kuta, Rabu, (6/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di sela-sela pembukaan workshop menyampaikan, output dari kegiatan ini Humas Pemda memiliki rencana aksi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi secara lebih aktif dan berkesinambungan. Khususnya mensosialisasikan dan mengkampanyekan upaya antikorupsi yang telah atau sedang dilakukan oleh Pemda masing – masing. Tujuannya agar masyarakat mengetahui tentang nilai-nilai antikorupsi, upaya perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan oleh Pemda untuk mencegah korupsi. Sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dan mendukung upaya Pemda dalam pencegahan korupsi.

Dewa Indra mengucapkan terimakasih kepada KPK RI sudah mengadakan kegiatan yang terus menjangkau banyak elemen masyarakat agar mengerti tentang pencegahan korupsi. Diharapkan ke depan persepsi atau pemahaman lebih baik tentang anti korupsi kemudian dapat dilanjutkan dengan penerapan budaya antikorupsi setiap implementasi kehidupan bermasyarakat dalam konteks berhubungan dengan kehumasan yang ada di pemerintahan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. ”Humas sebagai agen diseminasi informasi di masing – masing wilayah kabupaten/kota berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan dan informasi terkait budaya antikorupsi,” ucapnya.

Lebih lanjut Dewa Indra menyampaikan kegiatan workshop ini dokumen yang dihasilkan yaitu rencana aksi yang akan diterapkan Humas Pemda. Hasil dokumen tersebut harus diterapkan dan pelaksanaannya dimonitoring. ”Jika kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola penyelenggaraan pemerintahan baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota pasti akan berkualitas,” paparnya.

Baca Juga :   Ny. Antari Jaya Negara Ikuti Seminar TP PKK Provinsi Bali "Sekolah Menjadi Ibu"

Sementara Amin Arif, Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK RI menyampaikan seluruh Humas yang hadir pada kesempatan ini bersinergi untuk bisa memperkuat dan menjadi peran terdepan dalam mempublikasikan materi kampanye antikorupsi. ”Rencana aksi kita minta kepada peserta workshop di akhir kegiatan akan dijadikan bahan evaluasi dari KPK,” ungkapnya.

Lebih jauh Arif mengatakan, Bali menjadi pilot project sinergi dan kolaborasi kehumasan antikorupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan G20 di Bali. Karena itu, dari KPK ingin menjadikan Bali sebagai contoh kehumasan dalam penerapan nilai anti korupsi.

Sementara itu, Yuyuk Indriati Iskak Kepala Biro Humas KPK RI menyebutkan masih banyak tantangan mengenai layanan publik untuk mengikuti era digitalisasi. Adanya workshop ini Humas di Bali agar membuat kampanye antikorupsi menarik lewat layanan publik yang dimiliki masing – masing daerah. ”Hari ini saya mengisi materi bagaimana memilih media kampanye  yang tepat kemudian menggabungkan dengan pesan-pesan anti korupsi nantinya agar digunakan dalam layanan informasi publik,” kata Yuyuk usai ditemui setelah memberikan materi kehumasan.

Harapan yang disampaikan Yuyuk terkait kegiatan hari ini dapat meningkatkan konten-konten antikorupsi kemudian dapat menyampaikan pesan kepada publik mengenai kinerja yang dilakukan instansi daerah lebih baik. ”Jika kegiatan ini berhasil kita akan lebih mudah menerapkan pada daerah-daerah lain di Indonesia,” pungkasnya.