Siap-siap Asesor Bali Tugas ke NTT
DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Kemendikdasmen akhirnya membuka kran anggaran pelaksanaan visitasi sekolah. Jumlah sekolah menjadi sasaran akreditasi tahun 2025 sebanyak 38.059 buah seluruh Indonesia. Sedangkan Bali memperoleh kuota 138 buah. Jumlah tersebut terdiri atas PAUD sebanyak 41 buah, kesetaraan 12 buah serta sekolah/madrasah yang meliputi jenjang SD hingga SMA/SMK sebanyak 85 buah.
Ketua Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) Bali Dr. Ni Wayan Mudiarni, M.Pd., mengemukakan ketika membuka sosialisasi program kerja BAN-PDM Bali dilakukan secara daring melalui zoom meeting, Rabu (28/5/2028).
Dihadapan puluhan asesor BAN-PDM Bali, Mudiarni menegaskan, dibukanya kran anggaran visitasi untuk sekolah tersebut membawa angin segar bagi sekolah yang selama ini masih menunggu kepastian. Apakah sekolahnya menjadi sasaran visitasi atau diberikan perpanjangan serifikat secara otomatis menyusul kebijakan efesiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. ”Kita sudah memperoleh kepastian dari pusat, diharapkan Juli sudah bisa turun ke sekolah melakukan visitasi,” tegas Mudiarni seraya menambahkan, sebagai langkah awal akan difokuskan visitasi jenjang PAUD yang jumlahnya 41 satuan.
Mudiarni berharap seluruh asesor yang akan ditugaskan mempersiapkan diri maksimal sehingga pelaksanaan visitasi bisa berjalan baik dan tidak memunculkan hal-hal tidak diinginkan. ”Saya yakin bapak dan ibu asesor orang pilihan akan mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Mudiarni yang juga Widyaprada BPMP Bali ini.
Dia menjelaskan tahun 2025 ini ada wacana menugaskan asesor BAN-PDM Bali melakukan visitasi ke Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyusul keterbatasan jumlah asesor di propinsi ini.
Terkait syarat sekolah yang akan menjadi sasaran visitasi, Mudiarni mengemukakan, sekolah tahun pelajaran 2024/2025 memiliki kelas akhir dan diberikan predikat sementara C serta sekolah tahun pelajaran 2025/2026 memiliki kelas akhir. Selain itu, sekolah juga menjadi sasaran visitasi sekolah selama 2 tahun tidak diakreditasi termasuk Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK). Reakreditasi berlaku hingga tahun 2024 tidak divisitasi namun diberikan SK perpanjangan sementara termasuk SPK. Selain sekolah reakreditasi sertifikatnya berlaku hingga tahun 2025 nilai kinerjanya menurun atau sekolah yang ingin melakukan perbaikan nilai dengan dasar terjadinya peningkatan kinerja. Selain itu, seluruh SPK masa berlaku serifikatnya berakhir tahun 2024 dan 2025 akan menjadi sasaran akreditasi. ”Tim BAN-PDM telah melakukan pemetaan terhadap sekolah yang telah memenuhi pesyaratan tersebut,” papar Mudiarni.
Meningkatan kapasitas dan kompetensi para asesor, BAN-PDM Bali akan melaksanakan pelatihan rencananya akan dilaksanakan mulai Juli hingga September 2025.
Menurut Sekretaris BAN-PDM Bali, Prof. Dr. Ida Ayu Sri Widiyastuti, M.Pd., pelatihan tersebut mencakup bidang PAUD, SPK, Dasmen dan Kekhususan. Sebelum dilakukan pelatihan bagi asesor akan didahului pelatihan calon pelatih asesor melibatkan seluruh anggota BAN-PDM serta asesor terpilih. Pola pelaksanaan pelatihan menggunakan sistem singkron dan asinkron dengan menggunakan perangkat LMS dan tatap muka secara virtual. ”Kita berharap seluruh asesor bisa mengikuti pelatihan ini. Hanya mereka yang lulus pelatihan akan ditugaskan ke sekolah,” tegas Sri Widiyastuti yang juga Guru Besar di Universitas Mahasaraswati Denpasar ini.
Widiyastuti menyebutkan materi pelatihan akan lebih fokus pada upaya peningkatan kapasitas profesional asesor seperti pemahaman terhadap instrument akreditasi, teknik pengambilan dan analisis data. Namun mendapatkan perhatian penting dari BAN-PDM untuk pemahaman asesor terhadap peran, etika selama mereka menjalankan tugasnya. ”Kita masih sering menerima laporan adanya asesor yang belum mematuhi etika, norma yang seharusnya mereka pedomani,” tegas guru besar yang lebih sering dipanggil Dayu Widia ini. (jel)