FORUM Keadilan Bali – Berbagai upaya terus dimatangkan mengatasi kemacetan atau kekroditan lalu lintas sekitar kawasan Pelabuhan Sanur dan Jl. By Pass Ngurah Rai dibahas stakeholder sekaligus mematangkan rencana tersebut dengan menggelar rapat kordinasi di Kantor Desa Adat Sanur, Selasa (9/5).
Sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara meninjau Pelabuhan Sanur serta memberikan opsi untuk menata manajemen operasional pelabuhan dan segera menyiapkan lahan parkir seluas 3 hektar di sebelah utara pelabuhan.
Rapat dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Ketut Sriawan membahas penetapan time table keberangkatan bersama Kepala UPTD Pelabuhan Nyoman Adi Sucita, Wilker Sanur Ketut Suratnata, Perwakilan Wilayah Kerja Sanur Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Kelas II Benoa Ketut Muliana, Bendesa Adat Sanur IB Paramartha, Perbekel Desa Sanur Kaja Made Sudana dan operator pelabuhan.
Kadis Perhubungan Kota Denpasar I Ketut Sriawan, S.E., menyampaikan telah disepakati salah satu penyebab kemacetan terjadi di kawasan Jl. By Pass Ngurah Rai perlu ada penataan manajemen operasional dan pengaturan sirkulasi keberangkatan dan kedatangan penumpang, akses jalan kendaraan, harga tiket dan pelayanan parkir. ”Sirkulasi keberangkatan perlu diatur melalui penetapan time table yang ketat pada pukul 08.00 – 10.00 Wita kita sebut golden time. Operator dan travel agency diwajibkan berangkat sesuai dengan time table yang telah ditentukan,” kata Sriawan.
Lebih lanjut Sriawan mengungkapkan, selain melakukan penetapan time table ketat mengatasi kemacetan yang terjadi, Dishub Kota Denpasar akan bekerja sama dengan kepolisan menindak kendaraan parkir sembarangan. ”Penegakan hukum perlu dilakukan guna menciptakan kondisi baik dan nyaman di Pelabuhan Sanur. Seluruh pihak bekerja sama mewujudkan Pelabuhan Sanur aman, nyaman dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, desa adat dan Kota Denpasar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketut Muliana selaku perwakilan dari KSOP Benoa mengatakan, pihaknya akan menetapkan time table dengan ketat. Sesuai hasil diskusi maka pemberian izin tambahan Fast Boat yang berlayar akan ditunda sementara. ”Kami bersama operator akan berkerja sama mengikuti time table yang berlaku demi terciptanya kondisi diinginkan di Pelabuhan Sanur,” ungkapnya.
Perbekel Sanur Kaja I Made Sudana menuturkan salah satu cara mengatasi kemacetan terjadi dengan mengurangi volume kendaraan saat menurunkan dan mengangkut penumpang operator bisa bekerja sama dengan paguyuban sopir yang ada di desa adat. ”Selain menurunkan tingkat kemacetan juga dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Sanur,” katanya.
