FORUM Keadilan Bali – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung menyelenggarakan Lokakarya Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) dilaksanakan secara daring.
Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa ditunjuk menjadi pembicara atau keynote speaker di Ruang Rapat Sekda, Puspem Badung, Rabu (30/11).
Sekda Adi Arnawa menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung memandang kompetensi dan praktek pembuatan kebijakan berbasis bukti perlu dilembagakan memperkuat kualitas kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut tercermin dalam visi dan misi pembangunan daerah telah dituangkan ke dalam peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sekda Adi Arnawa mengungkapkan tolak ukur kesuksesan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tercapainya visi misi pembangunan yang capaiannya harus terukur. Ukuran kesuksesan kebijakan pembangunan tidak semata pada tataran makro, dengan indikator seperti pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, inflasi rendah dan terkendali, hingga penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antara masyarakat. Pada tataran mikro, masyarakat harus mengalami perubahan kualitas kehidupan. ”Misalnya aspek peningkatan pendapatan, derajat kesehatan, taraf pendidikan, kemudahan berusaha, dan kemudahan mengakses berbagai layanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar (konstitusional) warga negara,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, ketika proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan memanfaatkan data yang akurat dan analisis yang tepat, diperkuat hasil penelitian, maka landasan teknokratis akan menjadi semakin solid. Pendekatan pembuatan kebijakan berbasis bukti diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan public. Sehingga efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan publik. Dengan kehadiran pemerintah sebagai institusi pembuat kebijakan dan pelaksana pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apabila proses ini dapat berjalan, maka pemerintah akan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dengan semakin baik. Fungsi itu menjadi jiwa dalam pembuatan instrumen kebijakan publik berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dia menjelaskan APBD merupakan instrumen kebijakan berfungsi mengalokasikan sumber daya pembangunan kepada masyarakat melalui pelayanan publik. Selain itu, APBD juga berfungsi distribusi, menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara kelompok masyarakat, antara wilayah dan antara sektor pembangunan. Fungsi ketiga stabilisasi, melalui belanja daerah pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, mewujudkan keamanan dan ketertiban, demi kesinambungan jalannya pembangunan.
Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Badung I Wayan Suambara mengatakan, lokakarya ini diselenggarakan berangkat dari satu pemikiran, sejalan dengan program pemerintah, berkenaan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). ”Kami berpandangan, RB memiliki berbagai dimensi orientasinya meningkatkan profesionalisme, kualitas ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik, diikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Di samping adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. ”Jabatan fungsional diharapkan gerak ASN, tata kelola pemerintah akan menjadi semakin lincah, seiring dengan tuntutan kualitas pelayanan public. Di sisi lain, ASN dituntut memiliki profesionalisme maupun kompetensi,: jelasnya.
Ditambahkan, kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong pemerintah melakukan suatu kebijakan yakni refocusing anggaran. Anggaran sebagian besar diarahkan untuk aspek kesehatan. Kebijakan itu akan berindikasi adanya redesain kebijakan. ”Program pembangunan dilakukan pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Di sisi lain fungsi tanggung jawab pemerintah harus mampu melakukan kebijakan yang tepat, produktif, serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seraya melakukan recovery terhadap kondisi kesehatan masyarakat,” ujar Suambara.
