GIANYAR, FORRUMKEADILANBali.com – Kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat rumah tangga di Bali dinilai masih berjalan di tempat, dan menghadapi jalan buntu. Akar masalahnya bukan masyarakat antipati atau enggan memilah sampah, melainkan akibat jenuhnya warga terhadap rentetan regulasi, instruksi, dan sosialisasi dari atas yang minim keteladanan aksi serta contoh nyata di lapangan.
Kondisi tersebut ditegaskan akademisi Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si., di sela-sela sebagai narasumber dalam pelatihan teknik pengolahan sampah diselenggarakan di Desa Kemenuh, Gianyar, Sabtu (30/5/2026).
Kegiatan ini merupakan serangkaian program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Unwar memberikan pendampingan langsung di tingkat lapangan. “Masyarakat saat ini berada pada titik jenuh jika hanya disuguhi perintah ”milah sampah dari rumah’’ atau sekadar ancaman sanksi tanpa diberikan contoh bentuk nyata yang berkelanjutan. Yang mereka butuhkan saat ini pendampingan melekat dan teladan konkret, bukan retorika di atas kertas,” ujar Muliarta.
Menurut Muliarta, kegagalan pengelolaan sampah berbasis sumber sering terjadi karena program dipaksakan bersifat seragam tanpa melihat karakteristik kebutuhan harian warga. Ketika warga diminta membuat kompos, mereka sering dibayangi stigma bahwa membuat kompos itu rumit, membutuhkan lahan luas, berbau busuk, serta memakan waktu berbulan-bulan.
Dalam tataran ilmiah, menurut Muliarta, dunia pertanian dan lingkungan mengenal begitu banyak ragam cara atau metode pengomposan sampah organik. Mulai dari metode konvensional seperti sistem lubang galian (tanam), Takakura, reaktor biogreen, hingga pengomposan modern berskala besar. Namun, tidak semua pilihan ilmiah tersebut adaptif dan bisa diterapkan secara massal oleh masyarakat yang sibuk dengan aktivitas domestik dan adat. “Banyak metode pengomposan yang bagus di dalam laboratorium, tetapi gagal total ketika dibawa ke dapur warga. Metode yang adaptif di masyarakat harus memenuhi empat syarat mutlak: cepat prosesnya, murah biayanya, mudah aplikasinya, dan berkualitas hasil akhirnya,” kata mantan wartawan VOA tersebut.
Muliarta menggarisbawahi pentingnya penggunaan dekomposer alami yang bisa didapatkan di pekarangan, mulai dari kotoran ternak, tanah subur atau kompos yang sudah matang. Langkah ini penting guna membentengi warga dari ketergantungan produk dekomposer komersial di pasaran yang justru menambah beban biaya rumah tangga.
Melalui pengenalan metode pengomposan yang benar dan terkontrol, kata Muliarta, waktu pembuatan kompos biasanya memakan waktu berbulan-bulan dapat dipangkas secara signifikan. Jika dilakukan secara benar dengan pembalikan setiap 7 hari sekali, proses dekomposisi maksimal hanya memakan waktu 30 hari hingga matang sempurna. Kuncinya terletak pada kedisiplinan menjaga tiga parameter utama, yakni tingkat kelembaban, stabilitas suhu, dan derajat keasaman (pH) instalasi kompos.
Selain teknik pembuatan, tim akademisi Unwar juga membekali warga Desa Kemenuh dengan pengetahuan mendasar mengenai indikator fisik kematangan kompos. Warga diajarkan untuk mengenali karakteristik kompos yang siap pakai secara mandiri, seperti perubahan suhu yang stabil mendekati suhu kamar, warna yang berubah hitam kecokelatan menyerupai tanah, bertekstur remah, serta hilangnya bau busuk sampah yang berganti menjadi aroma khas humus. Pemahaman fisik ini krusial agar warga tidak mengaplikasikan kompos mentah yang justru dapat merusak perakaran tanaman di pekarangan mereka.
Pelatihan partisipatif ini diakhiri dengan praktik langsung dari tahap pemilahan, pencacahan, hingga aplikasi mikrobe pengurai alami. Melalui sinergi sains dari kampus dan kemauan bergerak dari warga desa, diharapkan lahir kantong-kantong percontohan baru yang organik. Keberhasilan di tingkat lapangan ini diharapkan menjadi pembuktian bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber bisa berjalan sukses, asalkan didahului contoh nyata dan edukasi yang jujur, bukan sekadar instruksi sepihak.
Ketua Tim Pengabdian yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Ida Ayu Trisna Yudi Asri, SE., M.Si., BKP, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam mengawal isu lingkungan ini dari perspektif ekonomi sirkular. Ia mengingatkan kehadiran kampus di tengah warga merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai bagian dari Tri Dharma, kami hadir sebagai bentuk kontribusi melalui bentuk ilmu pengetahuan. Apabila dikelola dengan baik, sampah sebenarnya dapat memiliki nilai ekonomi. Jika diolah lebih lanjut, ia akan memiliki nilai jual tinggi. ”Kami berharap ke depan sampah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bahan buangan, melainkan sebagai sumber bahan baku bermanfaat bagi ketahanan keluarga,” paparnya.
Ia menyampaikan kunci utama keberlanjutan program ini sepenuhnya berada di tangan sirkulasi kesadaran kolektif warga setempat. Tanpa adanya partisipasi aktif di tingkat domestik, inovasi secanggih apa pun yang ditawarkan akademisi akan menjadi sia-sia. “Kami menyadari sepenuhnya program pengabdian ini tidak akan pernah berhasil tanpa ada dukungan nyata dari masyarakat. Mari kita mulai melakukan perubahan kecil dari dapur masing-masing, karena dari perubahan kecil inilah nantinya akan tercipta dampak besar bagi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat luas,” paparya. (fkb/nom)