FORUM Keadilan Bali – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara bersama pemerintah daerah dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Bangli melaksanakan sosialisasi edukasi keuangan kepada kelompok ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Selain melakukan edukasi keuangan kepada kelompok tani bawang merah, OJK juga melaksanakan program kebijakan pengembangan bawang merah (Kembang Merah) TPAKD Kabupaten Bangli berlangsung dari tanggal 17-18 September 2023.
Hal tersebut disampaikan I Ketut Riang, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Kabupaten Bangli, Minggu (18/9).
Riang berharap pelaksanaan edukasi keuangan kepada ibu PKK dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, produk dan layanan jasa keuangan serta bijak berinvestasi. ”Ibu rumah tangga sebagai bendahara memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dengan memahami pengelolaan keuangan, produk dan layananjasa keuangan, serta mengenali modus penipuan berkedok investasi maka perencanaan keuangan dapat dilakukan dengan baik,” katanya.
Riang menjelaskan, pemilihan Kelompok ibu PKK menjadi sasaran edukasi keuangan sesuai sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 yaitu segmen perempuan. Kegiatan dihadiri 90 ibu PKK se-Kabupaten Bangli. OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dan PT Pegadaian turut hadir dan menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.
Selain sosialisasi edukasi keuangan kepada kelompok ibu PKK, menurut Riang, dilaksanakan juga program Kembang Merah merupakan program kerja TPAKD Kabupaten Bangli. Program Kembang Merah akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada klaster kelompok tani bawangmerah. Selain program Kembang Merah, TPAKD Kabupaten Bangli juga memiliki program sampahmu adalah produk keuanganmu dan program KUR daerah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
Kegiatan ini dihadiri I Gede Redika, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangli; I Gusti Bagus Adi Wijaya, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara; Ida Bagus Purwa Pidada, Kepala PT BPD Bali Cabang Bangli; Ir. I Wayan Sarma, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli serta Anggun Prihatmono, Plt. Kabid PPA II dan Yocko Santa, Plt. Kasi PPA II B Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.
Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Bangli didominasi sector pertanian. Holtikultura seperti kopi, jeruk, sayuran dan bawang merah menjadi komoditas yang dihasilkan. Bahkan bawang merah menjadi penyumbang inflasi di regional dan nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Kabupaten Bangli menduduki peringkat pertama produksi bawang merah di Bali mencapai 30.236 ton. Sehingga, kemudahan akses permodalan dalam pengembangan sector pertanian oleh petani menjadi prioritas meningkatkan produktivitas petani. Kemudahan akses permodalan menjadi kebutuhan utama petani. Masih banyak petani belum memahami cara mengakses pendanaan dari PUJK, seperti KUR dari perbankan. ”Kami mengapresiasi langkah TPAKD melakukan edukasi keuangan dan sosialisasi KUR kepada petani,” kata Redika.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan KUR dari PT BPD Bali Cabang Bangli kepada tiga anggota kelompok tani bawang merah, Kelompok Tani Sejahtera dengan total dana Rp30 juta. Dana KUR diserahkan secara simbolis I Gede Redika, IGusti Bagus Adi Wijaya, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, dan Ida Bagus Purwa Pidada, Kepala PT BPD Bali Cabang Bangli. Kegiatan ini dihadiri 210 orang petani.
Realisasi KUR kepada klaster petani bawang merah telah diterima 29 debitur dengan total KUR yang sudah disalurkan mencapai Rp2,910 miliar per 15 September 2023. Masyarakat dapat mengajukan KUR langsung ke bank atau melalui www.kurbali.com.
OJK mengimbau PUJK terus melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan kepada kelompok tani yang menerima KUR. Pendampingan dan pembinaan untuk meminimalisir potensi kredit macet di perbankan terhadap KUR yang disalurkan. Kolaborasi dan sinergi antara semua anggota TPAKD juga diperlukan untuk menyukseskan petani ”naik kelas’’. Sehingga, KUR yang disalurkan dapat digunakan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KabupatenBangli.