FORUM Keadilan Bali – Memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Pressiden (Pilpres) serta Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024 terlaksana dengan baik, berjalan lancar dan dalam situasi damai serta kondusif merupakan salah satu tugas dan kewajiban penting seorang Penjabat Kepala Daerah.
Khusus daerah Bali, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menggelar pertemuan bersama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali (Forkompimda), diantaranya Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kapolda Bali, Danrem 163/Wirastaya, Kepala BIN Daerah Provinsi Bali, serta instansi vertikal horizontal lainnya terkait guna memperoleh informasi tentang kesiapan pelaksanaan Pemilu khususnya pelaksanaan lebih dekat, yakni Pileg di tingkat daerah dan pusat serta Pilpres.
Demikian penegasan yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam siaran persnya seusai mengikuti rapat digelar di Ruang Kerja Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (18/9).
Dikutip dari rekaman suara yang disampaikan, Sekda Dewa Indra merinci materi yang disampaikan peserta rapat. Diantaranya Ketua KPU Provinsi Bali menjelaskan, kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu baik dari sisi kesiapan anggaran, teknis pelaksanaan di lapangan, kesiapan regulasi, logistik dan lain sebagainya. Dari Bawaslu menyampaikan kesiapan melaksankan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu mulai tingkat Provinsi hingga tingkat masyarakat, guna memastikan Pemilu di Bali berjalan sesuai prinsip atau azas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber). ”Memastikan seluruh peserta Pemilu dapat menggunakan hak dipilihnya dan rakyat peserta pemilih dapat menggunakan hak memilihnya sesuai regulasi yang berlaku. Tidak ada pelanggaran maupun diskriminasi,” jelasnya.
Lebih lanjut Sekda Dewa Indra mengungkapkan, Kapolda Bali didukung Danrem/163 Wirasatya menyampaikan informasi terkait kesiapan melaksanakan pengamanan setiap tahapan hingga puncak pelaksanaan Pemilu direncanakan digelar pada Pebruari 2024 terlaksana aman dan kondusif, serta kualitas semakin baik. Sehingga semuanya berjalan dengan baik, tidak ada gangguan keamanan signifikan, tidak ada konflik di tengah kehidupan masyarakat Bali. Pemilu benar – benar berlangsung demokratis dan situasi kehidupan berjalan dengan baik. ”Semua potensi ancaman dan gangguan telah terinventarisir dengan baik, telah dipetakan daerah – daerah atau wilayah yang memiliki kerawanan sesuai tingkatannya. Pemetaan ini sangat penting menentukan pengambilan langkah – langkah pengamanan yang tepat untuk dilakukan guna meminimalisir semua potensi yang bisa mengganggu keamanan,” imbuhnya.
Sementara informasi penting patut diketahui lebih awal sebagai upaya deteksi dini dalam menyusun antisipasi guna mencegah terjadinya konflik atau gangguan terhadap penyenggaraan Pemilu disampaikan pihak Kajati dan Kabinda.
Menurut Sekda Dewa Indra, Kejati dan BIN Daerah memiliki aparat intelijen akan terus bekerja menggali, mengumpulkan dan mengolah informasi, serta menganalisis informasi sehingga bisa disampaikan kepada Pimpinan, untuk dilakukan tindakan bersama guna mencegah hal – hal yang tidak diinginkan, mencegah hal – hal yang mengganggu kestabilan masyarakat Bali.
Dia mengungkapkan, melalui rapat diinisiasi dan dipimpin langsung Bapak Pj. Gubernur telah didapat gambaran lengkap mengenai kesiapan dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. ”Kesiapan pengawasannya, pengamanan, hingga jejaring informasi pendukungnya. Sehingga semua informasi ini bisa menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kedepan. Bersama – sama Forkompimda Bali mengawal pelaksanaan Pemilu yang berlangsung sesuai azas – azas Luber, mentaati regulasi yang ada, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan produktif,” ucapnya.
Sekda Dewa Indra menyampaikan ucapan terima kasih dari Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kepada semua instansi terkait baik KPU, Bawaslu, Kejaksaan Tinggi, Polda Bali, Kodam, BIN dan instansi lainnya, atas kesiapan tugas dan kewajiban masing – masing dalam menjamin penyenggaraan Pemilu. ”Beliau juga menyampaikan arahan kepada KPU dan Bawaslu terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi Pemilu, karena kita masih memiliki waktu,’’ ucapnya.
Ditambahkannya, sosialisasi sangat penting bagi warga pemilih agar memahami betul hak – hak dan kewajibannya di dalam Pemilu sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk sosialisasi terhadap regulasi – regulasi Pemilu untuk memberikan pemahaman terhadap hal – hal yang patut diikuti dan dipatuhi dalam penyelenggaraan Pemilu.
