FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Denpasar berupaya dan berkomitmen meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi perempuan secara penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan adalah kunci pembangunan nasional yang lebih baik dan inklusif. Hal tersebut disampaikan Ni Made Puspitasari, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar (P3AP2KB) mewakili Kepala Dinas I Gusti Agung Sri Wetrawati di sela-sela pembukaan FGD peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputiusan di Ruang Pertemuan Hotel Ayu, Denpasar, Selasa (14/3).
Puspitasari mengungkapkan dewasa ini kemajuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seudah semakin meningkat. Menghilangkan hambatan dan tantangan bagi partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah terus berupaya melakukan tindakan afirmatif untuk memastikan 30 persen elektoral perempuan, kerangka tentang penghapusan deskriminasi terhadap perempuan dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan. Seperti mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin dibandingkan di masa lalu. ”Kita tahu saat ini banyak perempuan menduduki jabatan strategis di berbagai bidang,” ujar Puspitasari seraya menelaskan dibandingkan laki-laki prosentase perempuan yang menduduki posisi strategis masih rendah.
Sri Wetrawati dalam sambutannya menambahkan, sejatinya di era demokrasi, pemerintah telah memberikan ruang aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Namun akses tersebut belum dimanfaatkan dengan baik oleh perempuan karena ada kendala psikologis, kultural dan politik yang menghambat kemajuan perempuan.
Wetrawati menyampaikan pentingya peran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini ditentukan kualitas pempin yang baik sehingga mampu mengambil kepetusan yang tepat. Peran perempuan dalam mengambil keputusan sangat penting. Namun tantangan lebih besar dihadapi perempuan dibandingkan lak-laki saat menjadi seorang pemimpin. Karena itu, peran peningkatan perempuan dalam mengambil keputusan harus terus ditingkatkan. ”Kami berharap melalui FGD ini dapat meningkatkan peran perempuan dalam mengambil sebuah keputusan untuk peningkatan pembangunan,’’ harapnya.
Salah seorang nara sumber I Made Ariawan Payuse menyampaikan selama ini perempuan dianggap hanya melakukan kodratnya mengurus anak dan rumah tangga serta membantu keluarga. Seiring dengan kemajuan jaman, hal tersebut harus dihilangkan karena faktanya permpuan memiliki kemampuan luar biasa. Terlebih lagi di era sekarang ini antara perempuan dan laki-laki mempunya kesempatan dan peluang yang sama dalam pembangunan. ”Kita harapkan peluang dan kesempatan yang ada benar-benar bisa dimanfaatkan semua perempuan,” ujarnya. (I Gusti Ketut Sudiatmika-Analis Kebijakan Ahli Muda)
