FORUM Keadilan Bali – Pemkab badung komit mendukung program pembentukan desa anti korusi. Karena desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga desa harus mewujudkan tata kelola desa yang baik dan transparan.
”Melalui kegiatan ini, saya berharap pembangunan desa antikorupsi dapat dilaksanakan secara masif pada desa-desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Badung mengoptimalkan peran desa/kelurahan membangun nilai integritas dan mencegah terjadi tindak pidana korupsi. Kami mendukung dan siap melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam UU No, 19 tahun 2019, KPK mengemban tugas melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara,” kata Wabup Badung Ketut Suiasa pada acara puncak peringatan Road To Hai Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Kabupaten Badung 2023 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (22/11).
Wabup Suiasa menyampaikan program desa antikorupsi dibuat untuk mendorong peran serta masyarakat mewujudkan tata kelola desa yang baik serta pemberantasan korupsi. Kabupaten Badung memiliki percontohan desa antikorupsi tahun 2022 yakni Desa Kutuh telah melalui serangkaian penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam mewujudkan prinsip tata pemerintahan desa akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Wabup Suiasa berkeyakinan desa/kelurahan di Badung dapat menjadi contoh di Provinsi Bali dan tingkat nasional dalam membangun desa/kelurahan antikorupsi. Hal ini tidak terlepas dari besarnya komitmen para perbekel, bendesa dan lurah serta seluruh elemen masyarakat mewujudkan hal tersebut. Dengan mengedepankan integritas sebagai pelayan masyarakat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. ”Saya menyampaikan apresiasi kepada Inspektur Kabupaten Badung telah menyelenggarakan kegiatan puncak peringatan Road To Hakordia Kabupaten Badung tahun 2023 yang dikemas dengan sosialisasi pembangunan desa antikorupsi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Kabupaten Badung mensinergikan dan mendukung program kegiatan pembentukan desa antikorupsi melalui APBD Kabupaten Badung 2023,” ucapnya.
Acara ini dikemas dengan sosialisasi pembangunan desa antikorupsi untuk Desa se-Kabupaten Badung oleh keynote speech dari Deputi Pendidikan dan peran serta masyarakat KPK RI dengan tema ”Melangkah Bersama Membangun Integritas, Implementasi Desa Antikorupsi di Kabupaten Badung”.
