FORUMKEADILANBali.com – Pemkot Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar (P3AP2KB) menggelar diskusi membahas rencana dan program kedepan di Gedung Shanti Graha, Jumat (8/11).
Diskusi dibuka Stah Ahli Bidang Kesra dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Denpasar I Nyoman Artayasa mewakili Pjs. Walikota Denpasar didampingi Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar I Gusti Agung Sri Wetrawati. Kegiatan ini tidak terlepas dari terpilihnya Kota Denpasar mengikuti uji coba pengintegrasian isu gender dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat kabupaten/kota.
Pjs. Walikota Denpasar dalam sambutan dibacakan Staf Ahli Bidang Kesra dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Denpasar I Nyoman Artayasa menyampaikan peran ibu dalam keluarga sangat penting sehingga kesejahteraan ibu perlu diperhatikan. Begitu juga anak sebagai generasi penerus di masa mendatang. ”Kualitas sebuah bangsa dan negara sangat ditentukan kualitas anak pada masa sekarang. Ibu sejahtera akan melahirkan anak-anak berkualitas,” katanya.
Dia mengungkapkan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan Ibu dan anak. Penguatan pemerintah dalam hal kesejahteraan ibu dan anak, terutama dalam fase 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas tumbuh kembang anak bagian penting dalam melaksanakan amanat konstitusi dalam pemenuhan hak, utamanya hak hidup sejahtera lahir dan batin.
Sementara Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar I Gusti Agung Sri Wetrawati mengatakan diskusi pengintegrasian isu gender dalam RPJMD menekankan pada penyelenggaraan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak selama fase seribu hari pertama kehidupan. Selain mekanisme koordinasi dalam pelaksanaannya. ”Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai pemangku kepentingan terkait dan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar,” jelas Wetrawati.
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Kemen PPPA Lenny R. Rosaline, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijaya Kusuma. ”Kami berharap hasil diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta menjadi masukan penting untuk mendorong layanan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan ibu dan anak,” jelasnya. (pas)
