FORUMKeadilanbali.com – Pemerintah Kota Denpasar bersinergi dengan Bank BPD Bali menggenjot digitalisasi keuangan daerah. Selain pajak dan retribusi daerah, penerapan sistem digitalisasi menyasar belanja daerah di Kota Denpasar.
Penyerahan fasilitas Katu Kreadit Pemerintah Daerah (KKPD) dari Kepala BPD Bali Cabang Utama Denpasar I Made Sudarma kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Denpasar Ni Putu Kusumawati sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Denpasar disaksikan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Mercure Resort Sanur, Denpasar, Rabu (19/6).
Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Denpasar Ni Putu Kusumawati menjelaskan penerapan sistem KKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya digitalisasi transaksi keuangan. Hal ini mewujudkan transparansi serta mempercepat pelayanan.
Dia menjelaskan, KKPD ini merupakan salah satu indikator oleh Satgas P2DD Pusat dalam mewujudkan Championship P2DD terbaik. Selanjutnya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar terus didorong unruk menerapkan transaksi berbasis digitalisasi untuk belanja daerah. Tahun 2024 ini, fokus pengembangan KKPD di Kota Denpasar telah ditetapkan dengan beragam tahapan. Mulai dari BPD Bali mengintegrasi SIPDRI dan KKI. Dilanjutkan Pemkot Denpasar mengimplementasi KKI fisik, dan pengembangan KKI fase III oleh BPD Bali.
Dia mengungkapkan ada lima OPD menjadi percontohan penerapan KKPD di Pemerintah Kota Denpasar, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Dinas Pariwisata, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Pendapatan Daerah. ”Lima OPD menjadi percontohan penerapan KKPD. Diharapkan mampu memacu OPD di Pemerintah Kota Denpasar dalam penggunaan fasilitas tranksaksi tersebut, karena menjadi indikator Satgas P2DD Pusat mewujudkan Championship P2DD terbaik,” ujarnya.
Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan dari segi digitalisasi belanja, Pemerintah Kota Denpasar memiliki Perwali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Melaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus diimplementasikan penggunaan KKPD atau disebut KKI.
Berkaitan dengan implementasi KKI, lanjut Arya Wibawa, tim P2DD dapat segera melakukan update Roadmap P2DD dalam rangka mengakomodasi implementasi KKI. ”Memperkuat upaya digitalisasi transaksi Pemerintah Kota Denpasar, saya berharap sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat TP2DD harus terus bersinergi, merumuskan program-program unggulan menarik mengutamakan kebermanfaatannya,” ujar Arya Wibawa. (pas)
