FORUM Keadilan Bali – Di penghujung tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali menyabet tiga penghargaan dalam Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas tahun 2023 digelar Kementerian PANRB di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Rabu (6/12).
Ketiga penghargaan tersebut, yaitu Pemerintah Provinsi Bali atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB terbaik pada semua tema tahun 2023 dan dua penghargaan lainnya dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) .
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Pj. Gubernur Bali diwakili Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka; Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha dan Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ.
Menteri Azwar Anas memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM tahun 2023.
Azwar Anas berharap peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan predikat WBK/WBBM tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun akan datang. Dari hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi pemerintah, menyampaikan meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata.
Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak dapat langsung dirasakan manfaatnya masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.
”Menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan berarti. Persentase instansi pemerintah mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori ”Baik” ke atas semakin meningkat. Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital terintegrasi. Hal ini penting mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Untuk diketahui, dari 499 kabupaten/kota mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara dari 34 provinsi mengikuti evaluasi AKIP tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan capaian tahun 2022 yakni 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan 0,47 poin.
Acara Apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas tahun 2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience. RBXperience meliputi kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi, serta coaching clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan kementerian/lembaga di level meso guna memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB di instansinya.