SURABAYA, FORUMKEADILANBali.com – Bupati Klungkung, I Made Satria mengajukan 4 usulan prioritas penanganan jalan dan jembatan di wilayah Nusa Penida kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Pengajuan dilakukan melalui audiensi dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali, Javid Hurriyanto, di Kantor BBPJN Jatim – Bali, Selasa, (21/7/2026).
Audiensi ini tindak lanjut pemanfaatan skema Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penanganan Jalan Daerah Tahun Anggaran 2026.
Fokus utama usulan diarahkan memperkuat konektivitas antar pulau di kawasan Nusa Lembongan – Nusa Ceningan, serta memperlancar mobilitas guna mendukung program swasembada pangan di Kecamatan Nusa Penida.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Satria memaparkan 6 usulan infrastruktur prioritas Pemkab Klungkung, yakni pembangunan jembatan Nusa Lembongan – Nusa Ceningan, peningkatan Jalan Pertigaan SD 2 Lembongan – Bias Munjul, peningkatan Jalan Jembatan Kuning – Batu Melawang, peningkatan Jalan Banjarangkan – Tohpati, peningkatan Jalan Pertigaan Batumadeg – Sebuluh, peningkatan Jalan Kutampi – Pertigaan. Dari enam usulan itu, empat ditetapkan sebagai skala prioritas utama untuk dieksekusi pada TA 2026. Sementara dua lainnya akan diusulkan pada tahap berikutnya. “Penguatan infrastruktur ini sangat vital untuk memutus keterisolasian antar-wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan memicu pertumbuhan ekonomi berbasis swasembada pangan di kawasan kepulauan Nusa Penida,” tegas Bupati Satria.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BBPJN Jatim – Bali, Javid Hurriyanto menyatakan dukungan penuh. Ia memastikan 4 usulan prioritas siap dikawal untuk proses pelaksanaan di tahun 2026. ”Untuk kelancaran pengerjaan, kami minta Pemkab Klungkung segera melakukan pemetaan dan pendataan aset lahan serta utilitas, khususnya jaringan listrik dan internet di lokasi proyek. Sehingga tidak terjadi kendala teknis saat konstruksi berjalan. Begitu dimulai, kami siap mengawal sampai tuntas,” jelasnya.
Turut mendampingi Bupati dalam audiensi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas Kominfo Klungkung, dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. (pas)