KLUNGKUNG, FORUMKEEADILANBali.com – Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung membuka Building Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) terkait penyediaan infrastruktur di ruang rapat Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung, Rabu (10/6/2026).
Sambutan Bupati Klungkung Made Satria dibacakan Wabup Tjok Surya menyampaikan di era disrupsi saat ini, perubahan terjadi sangat cepat membuat masalah menjadi sangat kompleks, tidak menentu dan ambigu. Melihat pentingnya KBPU ini, maka Capacity Building yang dilaksanakan ini langkah awal sangat strategis dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan KPBU. ”Saya meminta agar peserta serius dan tekun mempelajari skema KPBU ini dan mengikuti kegiatan ini dengan baik,” harapnya.
Wabup Tjok Surya menambahkan, tahun 2026 ini berani melangkah progresif dengan mencoba mempercepat pembangunan daerah dengan mengambil pinjaman daerah sebagai salah pembiayaan alternatif. Langkah ini diambil dengan perhitungan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya penyediaan infrastruktur. ”Semoga kolaborasi dan kebersamaan ini mampu mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai legancy akan kita wariskan untuk anak cucu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung, I Ketut Arie Gunawan menyampaikan upaya pengembangan KPBU di Kabupaten Klungkung, hingga saat ini telah dilakukan beberapa langkah awal, yaitu Pembentukan Simpul KPBU Kabupaten Klungkung melalui Keputusan Bupati Klungkung Nomor 30/24/HK/2026 sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan KPBU.
Ia mengungkapkan, tujuan dari kegiatan ini meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai konsep, regulasi, dan mekanisme KPBU, memperoleh pemahaman mengenai dukungan pemerintah, skema availability payment, dan fasilitas penjaminan proyek KPBU dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah tergabung dalam Simpul KPBU Kabupaten Klungkung. Selain itu, kegiatan Capacity Building ini sebagai tahapan penguatan kapasitas dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan. (pas)