FORUM Keadilan Bali – Pj. Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya menyampaikan kebutuhan terhadap transportasi publik di Bali sudah sangat mendesak. Hal tersebut disampaikannya Pj Gubernur Mahendra Jaya saat menerima audiensi Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali di Ruang Rapat Adhi Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (25/9).
”Saya lihat sudah mendesak. Bali perlu transportasi publik,” kata Mahendra Jaya.
Ia mengungkapkan saat ini paling tepat mengembangkan transportasi publik di Bali. Menurutnya, transportasi publik merupakan suatu keharusan perlu dilakukan untuk mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. ”Kalau kita kerjakan setelah macet akan susah. Sebelum parah kita eksekusi dulu,” imbuhnya.
Dia mengaku hal tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat mendampingi kunjungan Presiden di Bali, Minggu (24/9) lalu. Ia menyampaikan di tengah keadaan pariwisata Bali mulai pulih dengan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 63 ribu setiap hari atau sekitar 1,7 juta penumpang per bulan menyebabkan akses keluar masuk bandara serta wilayah sekitarnya kerap macet, terlebih di akhir pekan. Hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat. ”Saya usulkan, Pak kita kan sudah ada rencana untuk MRT. Kalau bisa Pak, itu sudah ada kepastian pembangunan,” tuturnya mengulang apa yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Menurut Pj. Gubernur Mahendra kajian terhadap itu sudah ada di Bappenas. Sementara Menteri Bappenas mengkonfirmasi yang berminat bukan hanya Korea Selatan, tapi juga Abu Dhabi. ”Menurut saya siapapun dia tapi kerjakan cepat,” jelasnya.
Di sisi lain Pj. Gubernur Mahendra Jaya meminta IHGMA Bali ”ngrombo’’ (bersama-sama, red) dengan Pemerintah Provinsi Bali mensosialisasikan pungutan wisatawan asing akan mulai diberlakukan tahun 2024 mendatang.
”Prioritas pertama penanganan sampah dan kedua pelestarian budaya. Tolong digemakan agar tidak ada resistensi,” ungkapna.
Ia meminta anggota IHGMA Bali dapat mensosialisasikan dan menggaungkan hal tersebut kepada wisatawan di hotel masing-masing. Tujuannya agar wisatawan tidak salah tafsir dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tersebut guna menciptakan pariwisata Bali berkelanjutan.
Sementara anggota IHGMA Bali mengatakan, pada umumnya wisatawan asing khususnya wisman Eropa mendukung hal tersebut. Mereka merasa bangga karena memiliki andil dan kontribusi terhadap pelestarian budaya Bali. Asalkan peruntukannya jelas dan dilaksanakan transparan.
