FORUMKEADILANBali.com – Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadir Gebyar Pelayanan Prima 2024 bertajuk ”Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif” diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
Melalui acara ini, Kementerian PANRB mendorong sinergi antar instansi dan pembaharuan layanan publik agar lebih transformatif, inovatif, dan inklusif. Disamping itu, acara ini untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik meliputi berbagai aspek penting seperti Pelayanan Publik Inovatif, Pelayanan Ramah Kelompok Rentan, serta Program Pendampingan Terkait Mal Pelayanan Publik (MPP), MPP Digital (MPPD), dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).
Plt. Bupati Badung Ketut Suiasa didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan merupakan dukungan terhadap agenda nasional salah satu langkah strategis memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung serta berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan reformasi birokrasi menghadirkan pelayanan publik semakin inovatif, inklusif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas berharap Gebyar Pelayanan Prima dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. ”Mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” kata Anas.
Sementara Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan Kementerian PAN-RB sebagai instansi pembina pelayanan publik terus mendorong instansi pemerintah melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik melalui berbagai upaya. ”Saya berharap instansi pemerintah dapat melakukan pembaruan dan menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima. perbaikan atau peningkatan yang menyasar seluruh instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.
Acara ini dirangkai pemberian penghargaan kepada berbagai institusi dan individu berprestasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD), penetapan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD), dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). (pas)