• Presiden Joko Widodo Resmi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia

    FORUM Keadilan Bali – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Peluncuran tersebut dilakukan di Main Hall PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (26/9).

    Direktur Utama BEI selaku penyelenggara Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), Iman Rachman, mengatakan Izinusaha Penyelenggara Bursa Karbon diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023. Sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, IDXCarbon sebagai penyelenggara bursa karbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.

    Selain memberikan transparansi pada harga, menurut Iman Rachman, perdagangan IDXCarbon juga memberikan mekanisme transaksi mudah dan sederhana. Saat ini terdapat empat mekanisme perdagangan IDXCarbon, yaitu Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, dan Marketplace.

    IDXCarbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting. Pelaku usaha berbentuk perseroan yang memiliki kewajiban atau memiliki komitmen secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca, dapat menjadi pengguna jasa IDXCarbon dan membeli unit karbon yang tersedia. ”Perseroan dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran pengguna jasa IDXCarbon tersedia pada website www.idxcarbon.co.id. Selain itu, pemilik proyek yang sudah memiliki unit karbon tercatat di SRN-PPI, dapat menjual unit karbonnya melalui IDXCarbon,’’ katanya.

    Perdagangan perdana sampai dengan pukul 11.30 WIB, ucap Iman Rachman, IDXCarbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953 ton unit karbon dan terdapat 27 kali transaksi. Penyedia unit karbon pada perdagangan perdana saatpe luncuran yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) menyediakan unit karbon dari proyek Lahendong unit 5 dan unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli unit karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon, yaitu di antaranya, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk​, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas (bagiandari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Riset dan Edukasi, PT Pamapersada Nusantara, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Hulu Energi​, PT Pertamina Patra Niaga, PT Truclimate Dekarbonisasi Indonesia, dan PT Udara UntukSemua (Fairatmos).

    Dia menyampaikan IDXCarbon sebuah  milestone penting bagi komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. IDXCarbon berupaya memberikan transparansi, keandalan, dan keamanan dalam memberikan solusi terbaik bagi perdagangan karbon di Indonesia sehingga tercipta perdagangan teratur, wajar, dan efisien. ”Melalui penyediaan platform  mengedepankan pengalaman pengguna. Diharapkan seluruh pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh manfaat dari perdagangan karbon,” harap Direktur Utama BEI ini.

    Iman Rachman menerangkan, dirancang untuk memfasilitasi perdagangan sertifikat kredit karbon yang diterbitkan untuk proyek atau kegiatan dalam menghilangkan atau mengurangi emisi gas rumah kaca dari atmosfer, atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon di bawah ambang batas polusi yang ditetapkan pemerintah.

    Dia menuturkan Februari awal tahun 2023, Indonesia meluncurkan tahap pertama perdagangan karbon wajib untuk pembangkit listrik tenaga batu bara melibatkan 99 fasilitas yang memperdagangkan all owance emisi. Indonesia saatini sedang menyusun sebuah peta jalan akan mencakup batasan emisi untuk empat sector lain, seperti kehutanan, proses industri dan penggunaan produksi, pertanian dan pengelolaan limbah, serta pajak karbon untuk emisi di atas batasan.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, pada uji coba Februari lalu untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, allowance karbon diperdagangkan di kisaran harga US$2 hingga US$ 18 per ton. Sebagai perbandingan, harga karbon di Uni Eropa telah mencapai lebih dari US$ 80 per ton.  Sementara penilaian harga di bursa karbon CIX berbasis di Singapura pada Juni lalu telah mematok harga kredit penghindaran berbasis alam yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2022 sebesar US$ 5,36 per ton.

    Perdagangan saat ini bersifat sukarela, tetapi akan menjadi wajib setelah aturan polusi lebih ketat diterapkan. Saat ini, batas emisi hanya ditetapkan untuk sector listrik, sehingga regulator berharap perusahaan listrik akan menjadi pembeli paling aktif di pasar pada taha pawal. Namun, setelah batas polusi ditetapkan berbagai sektor, perusahaan lain dapat bergabung.

    Menteri Koordinatorbidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan pada saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia mengatakan, Indonesia ingin mendapatkan pengakuan bersama pada bursa ini sehingga dapat menarik pembeli asing ke pasarnya pada tahap selanjutnya. Namun, setiap transaksi lintas batas tidak boleh mengganggu target Indonesia di bawah perjanjian Paris.