FORUMKeadilanbali.com – Provinsi Bali kembali memperoleh predikat angka prevalensi stunting terndah se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono dalam rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali tahun 2024 di Harris Hotel Sunset Road, Kuta, Badung, Kamis (28/3).
”Provinsi Bali masih menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting terendah di Indonesia. Angka prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 8%. Sedangkan tahun 2023 mencapai 7,2%,” ungkap Ari Dwikora.
Dia menjelaskan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka prevalensi stunting nasional sebesar 21,5% tahun 2023 lalu. Sementara tahun 2024 pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting nasional dapat turun menjadi 14% dan untuk Provinsi Bali walaupun sudah sangat baik. Diharapkan dapat kembali turun dengan target 6,15% di tahun 2024 ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali optimis dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Bali menjadi lebih baik tahun 2024. ”Kita di Bali walaupun sudah terendah nasional tapi angka 7,2% itu masih bisa kita turunkan. Kita punya keyakinan dengan kerjasama kita bisa turunkan terus. Saya mengajak teman-teman ayo 7,2% itu kita turunkan terus bahkan kalau bisa kita nol kan,” kata Dewa Indra.
Dia mengungkapkan capaian penurunan prevalensi stunting di Provinsi Bali tidak terlepas dari kerjasama semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Bali.
Jika dikaitkan dengan kemiskinan ekstrem, Dewa Indra menampik hal tersebut menjadi penyebab utama prevalensi stunting khususnya di Bali. ”Di Kabupaten Gianyar secara ekonomi relatif baik, tetapi disitu ada prevalensi stunting,” jelasnya.
Ia menilai prevalensi stunting lebih karena kurangnya edukasi mengenai pentingnya cakupan gizi anak mulai dari pranikah, hamil, melahirkan hingga kesehatan dan cakupan gizi bayi hingga usia 2 tahun.
Dewa Indra menambahkan Pemerintah Provinsi Bali telah bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Bali untuk melakukan upaya penurunan prevalensi stunting di Bali dengan melibatkan desa adat, organisasi keagamaan serta tokoh keagamaan. Upaya penurunan prevalensi stunting harus dimulai dari hulu di masing-masing wilayah desa adat. ”Pemerintah telah menyampaikan setiap bendesa atau pemimpin adat dapat melaporkan dan mengumpulkan pasangan muda-mudi akan menikah diberikan edukasi pranikah oleh tim pendamping dari BKKBN Provinsi Bali di masing-masing desa,’’ ucapnya.
