FORUMKeadilanbali.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) menerima sertipikat elektronik hak pakai diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono. Penyerahan sertipikat ini dilakukan dalam acara puncak Reforma Agraria Summit 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Sabtu (15/6).
Reforma Agraria Summit 2024 bertemakan ”Sinergi untuk Reforma Agraria Bedampak & Berkelanjutan” merupakan gelaran akbar menjadi wadah penting mengevaluasi satu dekade pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, sekaligus merumuskan arah kebijakan untuk masa depan.
Sertipikat tersebut diterima Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali diwakili Plh. Kepala Divisi Keimigrasian Anak Agung Bagus Narayana. Penyerahan sertipikat elektronik serangkaian acara puncak Reforma Agraria Summit 2024.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan 10 tahun perjalanan reforma agraria menjadi momentum penting melakukan sejumlah evaluasi dan refleksi sebagai pedoman baru menyukseskan program reforma agraria kedepan. Sejak program ini dijalankan telah terjadi akselerasi dalam pendaftaran tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistmatis dan Lengkap) hingga akhir Mei 2023 sudah terdaftar sejumlah 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 juta bidang tanah diantaranya telah bersertipikat.
Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan sertipikat elektronik sampai dengan 1 juni 2024 mencapai 62.753 sertipikat elektronik. Sertipikat Elektronik menjadi sangat penting ditinjau dari segi keamanan dokumen, kepastian hukum dan kemudahan dalam bertransaksi. Selain program sertipikat elektronik ini sejalan dengan tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang kedepannya layanan sertipikat elektronik akan diintegrasikan dengan sistem INA digital. ”Sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbgai layanan publik secara realtime dan efisien sehingga mendukung kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat,aman, transparan dan berkualitas,’’ katanya.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali hingga saat ini telah menerima dua sertipikat elektronik diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung.
