FORUM Keadilan Bali – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tahun 2022, di Gedung AA Maramis, Kompleks Kementerian Keuangan, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).
Rakernas dihadiri sejumlah Menteri terkait serta Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia tersebut, dibuka Presiden Joko Widodo memberikan arahan.
Presiden Jokowi menekankan mengurangi dampak kerusakan lingkungan serta perubahan iklim di Tanah Air harus dilakukan dengan langkah konkrit dan terarah. ”Badan (BPDLH, red) disahkan untuk kegiatan riil dan nyata. Jika aktivitas bisa berdampak nyata, pasti dana yang ada sekarang akan terus membesar,” kata Presiden Jokowi sembari menekankan konsentrasi di dua hal yakni penanganan sampah dan konservasi mangrove.
Presiden Jokowi mencontohkan area pembibitan mangrove di Bali kini disebutnya bisa menunjukkan hal konkrit dalam upaya konservasi sekaligus pelestarian tanaman yang umum dijumpai di kawasan pantai. ”Di Bali nursery-nya, jumlahnya 6 juta bibit mangrove. Bibitnya ada dan betul-betul bisa dihitung,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyinggung kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali sempat jadi lokasi showcase di ajang KTT G20. “Jadi barangnya nyata dan kita tahu Mangrove bisa mereduksi pencemaran udara sampai 8 kali lebih besar dari hutan biasa,’’ ujarnya.
Lebih jauh mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, dampak kerusakan lingkungan, perubahan iklim nampak nyata mengakibatkan bencana banjir longsor kekeringan dan musibah lainnya. ”Perubahan iklim mengakibatkan musim tidak menentu perubahan suhu dan kenaikan air laut,” tukasnya.
Sementara itu ditemui seusai acara, Wagub Bali mengatakan, Bali sejatinya sudah menjalankan upaya pelestarian lingkungan hidup, baik bersumber dari adat, budaya serta kearifan lokal yang dijalankan secara turun temurun maupun dengan kebijakan strategis ditelurkan Pemerintah Provinsi. ”Kita sebut peringatan Hari Suci Nyepi, Pulau Bali selama sehari menghentikan aktivitas seperti kendaraan baik di darat, laut, dan udara selama 24 jam. Hal ini secara ilmiah terbukti mengurangi emisi CO2 dan emisi gas rumah kaca,” jelas Wagub yang akrab disapa Cok Ace tersebut.
Wagub Cok Ace menjelaskan hasil penelitian dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada 2013, Hari Raya Nyepi terjadi penurunan emisi gas rumah kaca rata-rata 33 persen. Khusus CO2, rata-rata saat Hari Suci Nyepi kadar CO2 di Bali dapat diturunkan 20.000 ton. Dengan kata lain, dalam satu hari Nyepi menurunkan gas karbondioksida yang biasanya menghasilkan 20.000 ton emisi CO2 ke udara. Pengurangan 20.000 ton ini diantaranya dari pengurangan tenaga listrik, pengurangan dampak transportasi, pengurangan limbah, pengurangan sampah, dan pengurangan bahan bakar dan kayu bakar.
Lebih lanjut Wagub Ck Ae menyampaikan penelitian dilakukan dengan menggunakan alat digital Wolf Pack Area Monitor dan Continuous Analyzer IRIS 4600. Alat ini mengukur konsentrasi gas rumah kaca per jam, dengan parameter untuk karbondioksida (CO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Di dunia, hanya Bali yang mampu memadamkan aktivitas selama 24 jam penuh. ”Pendekatan budaya seperti ini saya kira menjadi bukti Bali sejak lama berkomitmen besar dalam aspek pelestarian lingkungan dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim,” tandasnya.
Indonesia sendiri resmi memiliki Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sejak 2019. Diharapkan badan ini bisa fokus dalam perlindungan dan pembangunan lingkungan.
Dalam Rakernas tersebut, hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hadir pula Ketua Otoritas Jasa Keuangan yang baru, Mahendra Siregar.
