FORUM Keadilan Bali – Bupati Badung Giri Prasta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung, Selasa (12/7) di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung.
Turut hadir Ketua DPRD Putu Parwata beserta jajaran DPRD Badung, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Adi Arnawa, pimpinan instansi vertikal, para Direksi Perusahaan, Tenaga Ahli DPRD serta fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung.
Bupati Badung Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan setelah menyisimak dengan seksama pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, secara eksplisit, seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Badung dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Persetujuan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menunjukan adanya kesamaan komitmen dan visi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Badung terhadap pengelolaan keuangan daerah. Di samping rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip ”Good Governance and Clean Government”. ”Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman terhadap substansi yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut,” kata Bupati Giri Prasta.
Bupati Giri Prasta mengungkapkan, fraksi-fraksi DPRD turut menyampaikan usulan kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pendapatan dan belanja yang telah diambil pemerintah daerah selama ini. Serta langkah strategis mesti ditempuh pemerintah daerah pada masa mendatang guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Badung.
