FORUM Keadilan Bali – Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya mengapresiasi berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
”Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo terkait reformasi birokrasi, mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal tata laksana pelayanan publik dan perizinan,” kata Mahendra Jaya ketika membuka secara resmi MPP Kabupaten Buleleng di di lantai III Pasar Banyuasri, Kota Singaraja, Buleleng Jumat (8/12).
Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengatakan terciptanya sistem satu pintu tak hanya membuat layanan jadi prima, efisien dan cepat tapi mengurangi resiko terjadinya penyelewengan dalam layanan publik. ”Kalau teorinya kejahatan itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. Dengan adanya perbaikan dalam sistem layanan seperti ini akan mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan,” ujarnya.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengharapkan kehadiran MPP ini bisa berjalan konsisten dan menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. ”Ini tantangannya. Para pegawai wajib berkomitmen melaksanakan tugas, melakukan kerja sama yang baik, sistem terintegrasi dan menjaga kualitas pelayanan yang ramah, cepat dan tepat,” imbuh pria kelahiran Singaraja, Buleleng ini.
Menurutnya sampai saat ini masih ada stigma negatif mengenai alur pelayanan publik yang identik dengan proses berbelit-belit dan memerlukan waktu panjang. ”Perlu upaya mengubah stigma negatif tersebut. Lewat MPP ini saya lihat ada niat dan konsep di Buleleng tidak semua daerah punya. Saya apresiasi tinggi,” ucapnya serambari menambahkan, ini langkah nyata dalam transformasi pelayanan publik di Kabupaten Buleleng.
Sementara itu, Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menjelaskan keberadaan MPP terintegrasi dengan Pasar Banyuasri dapat menjadi pusat perekonomian di kawasan Kota Singaraja dan Buleleng pada umumnya. ”Kita harapkan kehadiran MPP ini mendorong investasi luar masuk ke Buleleng,” ujar Lihadnyana.
Lihadnyana menekankan ke depan Mal Pelayanan Publik tidak lagi soal pelayanan publik terintegrasi satu atap, namun dikembangkan menjadi MPP digital dan MPP mobile. Sehingga lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng. ”Kami berkomitmen agar MPP ini mampu berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik,” tandasnya.
Seusai meresmikan MPP Kabupaten Buleleng lewat penandatanganan prasasti serta pemotongan pita, Pj. Gubernur Mahendra Jaya meninjau setiap loket pelayanan publik di lokasi. MPP Buleleng dilengkapi 152 layanan terdiri dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik vertikal maupun horizontal. Termasuk di dalamnya pembuatan paspor, samsat hingga layanan untuk kaum disabilitas.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Sekda Kabupaten Buleleng, Forkopimda Buleleng, Kepala Kepolisian Resor Buleleng, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Buleleng, Camat se-Kabupaten Buleleng serta Pimpinan OPD dan BUMD lingkup Pemkab Buleleng.
