FORUM Keadilan Bali – Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati memimpin rapat persiapan tata kelola destinasi pariwisata Provinsi Bali bersama OPD terkait dan stakeholder pariwisata, di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/2).
Mengawali rapat, Wagub Bali yang akrab disapa Cok Ace ini menyampaikan ada berbagai isu, salah satu yang terpenting terkait kedatangan wisatawan Tiongkok ke Bali. Menurutnya, wisatawan Tiongkok secara kuantitas tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi salah satu jumlah wisatawan tertinggi ke Bali. ”Kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, dari segi regulasi hingga penunjang lainnya. Sehingga target kunjungan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah bisa terwujud,” katanya.
Merujuk keadaan sebelum pandemi Covid-19, Wagub Cok Ace mengungkapkan isu terpenting menyangkut wisatawan Tiongkok dulu masalah ”jual beli kepala” wisatawan yang dilakukan sejumlah oknum agen perjalanan di Tiongkok. Menyongsong dibukanya pasar Tiongkok tahun 2023, ia mengatakan mengumpulkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. ”Saya mendengar banyak keluhan, tidak hanya masyarakat kita, namun juga wisatawan Tiongkok sendiri, bahkan dari Konjen Tiongkok di Bali. Karena merugikan para wisatawan tidak bisa menikmati Bali dengan baik,” ujarnya.
Kepada OPD terkait di Pemprov Bali, ia menginstruksikan agar menindak tegas jika masih ada praktik-praktik seperti itu di Bali. Harus diantisipasi agar masalah tersebut tidak berulang lagi di Bali. ”Kepada stakeholder pariwisata, baik HPI atau ASITA membantu kami melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lapangan. Sehingga kolaborasi antara pemerintah, sektor pariwisata dan masyarakat bisa mempercepat masalah ini,” tegasnya.
Wagub Cok Ace yang juga Guru Besar ISI Denpasar menyampaikan Pemprov Bali ingin menjadikan Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas. Menurutnya pembenahan di berbagai bidang perlu dilakukan. ”Pemprov Bali tidak hanya membenahi infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata. Namun membenahi sistem tidak sesuai dengan nilai pariwisata kita yang berbudaya dan berkualitas, sesuai visi misi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tandasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok. Bagus Pemayun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi, serta para pelaku pariwisata baik dari PHRI, HPI, ASITA, IHGM, BHA dan Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali Bidang Pariwisata.