FORUMKeadilanbali.com – Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyampaikan hasil pemeriksaan BPK sangat penting sebagai bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Bali terkait kondisi keuangannya.

”Bagi kami pemeriksaan BPK ini sangat penting untuk memotret kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan potret ini kita bisa melihat persoalan di Provinsi Bali,” kata Mahendra Jaya saat memimpin exit meeting pemeriksaan BPK di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Rabu (8/5).

Lebih lanjut Mahendra Jaya menjelaskan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Bali merupakan hasil potret dari kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali. Hasil pemeriksaan ini akan dijadikan acuan menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan tersebut. ”Saya sangat senang ada pemeriksaan dari teman-teman BPK untuk memotret persoalan kami sehingga kami lebih cepat untuk dapat mencari solusinya,” katanya.

Mahendra Jaya berharap terlepas dari masih terdapatnya kekurangan di berbagai aspek, hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 dapat memberikan hasil yang optimal dengan perolehan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira berharap hasil WTP diperoleh Pemerintah Provinsi Bali dapat berkualitas, dan tidak lagi terdapat temuan berulang. Bali sudah mendapat opini WTP hampir yang ke-11. ”Kami berharap opini WTP ini berkualitas. Kami minta teman-teman mulai memperbaiki jangan sampai ada temuan berulang,” jelas Satria Perwira.

Pemeriksaan BPK telah berlangsung 25 Maret – 3 Mei 2024, sementara penyerahan LHP Provinsi Bali akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali pada 22 Mei 2024 mendatang.