FORUMKeadilanbali.com – Rapat Koordinasi dengan tema ”Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melalui Sinergi dan Kolaborasi”, digelar PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD), digelar di Prama Sanur Beach Hotel, Sabtu (16/3).
Rapat koordinasi dihadiri Sekretaris Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan Sekretaris Daerah Kabupaten se-Bali, Wakil Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Butet Linda Helena Panjaitan, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma.
Rakor diselenggarakan guna fokus solusi serta langkah memaksimalkan pemberdayaan sektor UMKM lokal di Bali. Selain itu, poin lainnya dalam rakor meliputi pembahasan mengenai penyaluran KUR bagi masyarakat.
Sekda Kota Denpasar I.B Alit Wiradana menyampaikan Pemkot Denpasa mendukung pengembangan dan pemberdayaan sektor UMKM lokal sebagai salah satu menggerakan ekonomi daerah selain pariwisata. Ia berharap BPD Bali salah satu bank daerah di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam mengakses kredit usaha pelaku sektor UMKM Kota Denpasar.
Sekda Alit Wirdana menjelaskan Kota Denpasar terus melakukan langkah pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, salah satu penyokong ekonomi selain pariwisata.”Saya berharap BPD Bali dapat memberikan kemudahan akses kredit usaha kepada masyarakat agar bisa mengembangkan usahanya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan selain rakor, pihaknya meluncurkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsinta), dan juga Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP). Kedua program ini merupakan salah satu bagian dari program Tim Percepatan
Akses Keuangan Daerah Provinsi Bali.
”kami harapkan peluncuran dua program ini mampu menjadi bibit awal dalam kontribusi Bank BPD Bali pemberdayaan klaster sektor pertanian secara berkesinambungan,” ungkapnya.
Sudharma meminta pemerintah daerah dapat aktif memberikan informasi mengenai sektor usaha apa saja yang menjadi unggulan di daerah masing-masing. Sehingga dapat dilakukan pembiayaan kredit oleh Bank BPD Bali.
”Informasi yang bisa diberikan dalam bentuk inputan data di SIKP. Dari data-data yang masuk aka akan kami jadikan basis data UMKM terpercaya dan bisa dijadikan referensi atau rujukan kami dalam menyalurkan kredit agar efektif dan tepat sasaran,” ucapnya. (pas).
