DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas kehadiran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional di Bali. Keberadaan kantor layanan BKN di daerah akan semakin memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurus berbagai kebutuhan kepegawaian.
Hal tersebut disampaikan saat mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster pada acara pengukuhan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dilakukan Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali Dewa Indra, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Renon, Denpasar, Jumat (22/8/2025).
Pada kesempatan tersebut, Satya Pratama, S.Sos., M.Sc., sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dikukuhkan menjadi Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar. Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 355 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
Sekda Dewa Indra memuji kinerja BKN Regional X selama ini dalam memberikan layanan kepada ASN, mulai dari kenaikan pangkat hingga pensiun, yang dinilai cepat dan efisien. ”Dalam pemerintahan, semua melibatkan sumber daya manusia yang bernama ASN. Tugas-tugas mereka tentu membutuhkan pembinaan dan pengelolaan karier langsung oleh BKN. Jika dulu layanan hanya ada di Jakarta dan Surabaya, kini sudah hadir di Bali,” ujarnya.
Ia menegaskan, kedekatan BKN dengan pemerintah daerah sangat penting meningkatkan pelayanan kepegawaian, baik bagi ASN Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun instansi vertikal termasuk TNI dan Polri. Selama ini, transformasi layanan BKN sudah dirasakan lebih cepat, mudah, dan efisien. Apalagi hampir semua layanan kini berbasis digital. Urusan mutasi, pemindahan pegawai, hingga promosi sudah bisa diakses melalui satu aplikasi bernama SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) dan I-MUT (Integrated Mutasi). Konfirmasi juga dilakukan secara digital, sehingga lebih hemat biaya dan waktu. ”ASN tidak perlu lagi membawa berkas fisik ke kantor maupun datang ke BKN,” jelasnya.
Sekda Dewa Indra menambahkan Pemprov Bali telah merasakan manfaat dari transformasi digital tersebut. ASN tidak perlu mengambil SK ke BKD, cukup mengecek di Simpeg. ”Kami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk penerbitan SK,” ucapnya.
Menurutnya, tujuan digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan untuk mempercepat ASN memperoleh hak-hak mereka. ”Tugas Kepala BKPSDM hanya satu membuat pegawai senang. Dengan layanan digital ini, semuanya bisa lebih cepat dan transparan,” paparnya.
Sekda Dewa Indra menyampaikan terima kasih kepada BKN atas transformasi layanan yang telah dilakukan, serta berharap seluruh kabupaten/kota dan instansi vertikal di Bali dapat merasakan manfaat yang sama. ”Selamat datang di Bali. Saya yakin Bapak akan mudah beradaptasi, dan mari bersama-sama kita wujudkan pelayanan ASN yang semakin baik, cepat, dan tidak dipersulit,” ucapnya. (fkb/pas)