FORUM Keadilan Bali – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Strategis Terintegrasi (Perisai) Kabupaten Badung, di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (28/8).
Sekda Adi Arnawa menyambut baik dan mengapresiasi FGD karena kegiatan ini diharapkan menghasilkan suatu produk atau rekomendasi kepada pemerintah. Terutama menyikapi layanan kegawatdaruratan di Badung, seperti apa yang disampaikan corbisnis Badung adalah sektor pariwisata akan memberikan dampak bagaimana harus memberikan layanan.
Sekda Adi Arnawa menjelaskan layanan bersifat kegawatdaruratan, kebencanaan ini penting. Hal ini akan memberikan suatu dorongan bagi wisatawan berkunjung ke Badung terkait pelayanan publik sudah tidak ada masalah. ”Mudah-mudahan adanya FGD kita bisa merubah mindset dan paradigma. Tidak boleh layanan bersifat konvensional namun harus melaju kearah transformasi digital sehingga orang lebih cepat dan lebih mudah mengakses apa yang dibutuhkan terhadap pelayanan publik yang ada di Badung,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa mengungkapkan, terkait anggaran menunjang infrastruktur kebencanaan di Badung masih tersebar di semua perangkat daerah terkait. Sementara kalau dilihat dari Belanja Tidak Terduga (BTT), program BPBD ada di PUPR. Intinya tersebar di OPD terkait kalau dilihat prosentasenya mungkin tidak mencapai 10% dari APBD bagian dari mandatory. Paling penting adalah melihat kesiapan sistem yang akan kita bangun, buktinya dengan pelaksanaan FGD akan melahirkan rekomendasi kedepan akan didorong programnya. Jangan sampai membuat program tetapi tidak bisa dilaksanakan. ”Saya selaku pimpinan birokrasi di bawah Bapak Giri Prasta berharap dan mendorong semua perangkat daerah harus mulai berfikir caranya dengan transformasi teknologi bergerak secara inovatif membangun berbasis teknologi,” terangnya.
Sementara Kalaksa BPBD Wayan Darma melaporkan FGD dilaksanakan dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional yang sedang diikuti di Provinsi Bali. Ia mengajak seluruh undangan mengikuti FGD Perlindungan Strategis Terintegrasi Kabupaten Badung 2023. Kegiatan FGD untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat II di Provinsi Bali akan diajukan dalam proyek perubahan yakni mengambil judul ”Perisai” Perlindungan Strategis Terintegrasi. ”Menyatukan persepsi ketika terjadi bencana selama ini belum bisa dilakukan secara bersama-sama sesuai apa yang disebut dengan Pentahelix. Dibeberapa OPD sudah bisa dilakukan secara bersama-sama, karena kami berharap Pentahelix ini betul-betul bisa diwujudkan serta memberi rasa aman kepada masyarakat apapun bentuk dan jenis bencana yang terjadi, yang selama ini belum bisa lakukan berkolaborasi secara penuh,” jelasnya.
