FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar program pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serangkaian HUT ke-235 Kota Denpasar, Selasa (7/2).
Kegiatan ini berlangsung di Banjar Gelogor Carik, Desa Adat Pemogan didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali. Meninjau langsung Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono dan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa serta Kepala Dinas P3AP2KB, I Gusti Agung Sri Wetrawati.
Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara mengatakan pelayanan KB MKJP merupakan upaya nyata mewujudkan keluarga berkualitas. Pelayanan KB MKJP salah satu langkah mencetak keluarga berkualitas. “Saya meyakini melalui pengaturan jarak kelahiran anak dan usia ideal melahirkan, bisa mempersiapkan kehamilan sehingga akan melahirkan generasi berkualitas dan terhindar dari stunting,” ujarnya.
Ny. Antari Jaya Negara berharap program pelayanan KB MKJP dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Denpasar. Diharapkan pelayanan KB MKJP gratis dapat memfasilitasi masyarakat dapat mewujudkan keluarga berencana yang sejahtera.
Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono menyatakan peran kader KB sangat penting mengedukasi masyarakat pentingnya penggunaan KB. “Kami mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada kader KB telah berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Peran kader sangat penting karena langsung bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat,” ucapnya.
Sebagai penyelenggara program, Kepala Dinas P3AP2KB, I Gusti Agung Sri Wetrawati menjelaskan gebyar pelayanan KB serangkaian HUT ke-235 Kota Denpasar dilaksanakan di empat titik kecamatan, yakni Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Utama, dan Denpasar Barat. ”Kami bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di masing-masing wilayah menargetkan petugas lini lapangan atau PKB bisa mendapatkan 8-9 orang akseptor per bulan sebelum melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terlebih dahulu,” ujarnya.
Sri Wetrawati menambahkan pelayanan KB menjadi salah satu upaya Kota Denpasar menurunkan unmet need, yakni kebutuhan ber KB tidak terpenuhi. “Unmet need bisa dikatakan sebagai persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Melalui program ini kita harapkan presentase di Kota Denpasar dapat turun,” harapnya.