JAKARTA,FORUMKEADILANBali.com – Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi ”Pagar Digital” guna pengawasan keimigrasian di perbatasan. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.
”Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” tutur Hendarsam.
Ia mengaku dari situ terpikirkan mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi ”Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. ”Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” ujarnya.
Lebih lanjut Hendarsam menjelaskan, dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ada tiga PLBN belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan. Kondisi tersebut diperparah keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas. ”Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, Papua berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste. Sementara wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” paparnya.
Hendarsam menuturkan Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel).
Hendarsam menegaskan sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh; serta Drone Mantis, yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan. ”Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” tambah Hendarsam seraya mengatakan hal ini menjadi keunggulan dari sistem kolaborasi ini.
”Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak,” papar Hendarsam.
Sebagai rencana jangka panjang, lanjut Hendarsam, program ”Pagar Digital” ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional. ”Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” tandasnya. (fkb/tra)