FORUM Keadilan Bali – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam pembinaan pembangunan zona integritas bagi satuan kerja menuju WBBM tahun 2024 menggelar kegiatan evaluasi data dukung usulan WBBM, Kamis (1/2) di Hotel Aryaduta Bandung.
Kegiatan dibuka Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, Y Ambeg Paramarta menyampaikan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi. ”Birokrasi berdampak, reformasi brokrasi jangan hanya sekadar tumpukan kertas, dan harus mewujudkan birokrasi lincah dan cepat,” jelasnya.
Ambeg mengungkap lima hal penting harus dilakukan tahun 2024 berdasarkan hasil catatan evaluasi telah diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertama, memberikan pemahaman dan melakukan sosialisasi SAKIP kepada seluruh satker atas dokumen perencanaan yang telah disusun. Kedua, penguatan terkait Benturan Kepentingan, Manajemen Risiko, dan Penanganan Pengaduan, serta Pemenuhan Data Dukung. Ketiga, rencana aksi dan inovasi dibuat berdampak dirasa masyarakat. Keempat, kebijakan pembatasan kuota kontestasi. Kelima, penentuan jumlah responden survei SPAK – SPKP. ”Reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas tidak hanya bermakna sebagai perubahan dalam struktur formal internal birokrasi, melainkan lebih kepada bagaimana birokrasi dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi KemenPAN-RB, Kamaruddin mengatakan zona integritas merupakan bagian dari strategi percepatan reformasi birokrasi. ”Zona integritas bukan masalah dokumen saja, tapi perubahan nyata,” ungkapnya.
Kamaruddin menekankan pentingnya peran pimpinan memegang faktor kunci dalam melalukan suatu perubahan. ”Pimpinan harus melakukan pemantauan secara terus menerus, jangan berhenti setelah mendapatkan predikat,” ujar Kamaruddin.
Kepala Biro Perencanaan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, Ida Asep Somara menyampaikan tujuan dari kegiatan ini melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap catatan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi pembangunan zona integritas bagi satuan kerja menuju WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2023 serta memastikan kelengkapan, kebenaran dan validitas data dukung pelaksanaan pembangunan zona integritas satuan kerja menuju WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Romi Yudianto mengungkapkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan zona integritas. ”Kami di wilayah Bali mendukung upaya ini dan berkomitmen bersinergi dengan semua pihak guna mencapai zona integritas sejati,” kata Romi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra; Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, Andi Oloan Sibarani dan Kepala Subbagian Humas RB dan TI, I Nengah Sukadana serta diikuti secara virtual seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
