FORUMKEADILANBali.com – Pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2, Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) sebagai pemimpin sudah terbukti kinerjanya dengan program yang pro rakyat.
Demikian diungkapkan sejumlah tokoh Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem disela-sela simakrama Cagub Wayan Koster dengan ratusan warga setempat, Kamis (24/10/2024). Turut hadir Calon Bupati Karangasem Nomor Urut 2, I Gede Dana.
Salah satu tokogh Desa Adat Gegelang, Gede Arjana mengungkapkan saat masih menjadi anggota DPR RI atau sebelum menjabat gubernur Bali telah berkontribusi untuk pembangunan di Karangasem. Di antaranya memfasilitasi pembangunan wantilan desa adat. “Desa Gegelang, Pak Wayan Koster telah memfasilitasi dua wantilan. Sedangkan saat menjadi gubernur, Pak Wayan Koster mengangkat kelas produk UMKM Karangasem seperti garam tradisional dan arak. Jadi Pak Koster sudah terbukti, bukan janji,” ktanya.
Hal senada juga disampaikan Dewa Parwata. Dia menegaskan program yang dilaksanakan Wayan Koster saat menjabat Gubernur Bali 2018-2023 terbukti pro rakyat. Di antaranya memajukan produk UMKM, arak dan endek Bali serta produk lokal lainnya.
Dewa Parwata menuturkan politisi asal Desa Sembiran, Buleleng ini juga membangun sejumlah pembangunan monumental yang dapat mempercepat proses perimbangan pertumbuhan perekonomian antar wilayah di Pulau Dewata. Seperti Jalan Shortcut Mengwi-Buleleng, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, penataan Kawasan Pura Besakih, Turyapada Tower dan Pelabuhan Segi Tiga Emas. “Program-program Pak Koster jelas-jelas pro rakyat. Yang menjadi ukurannya sangat jelas. Jadi apa yang belum selesai agar dilanjutkan. Kita harus menangkan Koster-Giri,” tegasnya.
Sementara Gede Dana yang juga Bupati Karangasem sedang cuti untuk mengikuti masa kampanye sebagai petahana mengungkapkan dari segi infrastruktur sebagian besar jalan-jalan di daerah berjuluk Gumi Lahar telah diperbaiki. “Sudah 80 persen telah diperbaiki, sisanya tinggal sedikit lagi,” ucapnya.
Cagub Wayan Koster mengatakan saat sebagai gubernur, pihaknya dalam pembangunan tidak pernah membedakan wilayah kabupaten/kota di Bali. “Enggak boleh begitu pemimpin (membeda-bedakan). Jadi gubernur harus mengurus kabupaten/kota seluruh Bali,” katanya. (FKB)
