FORUM Keadilan Bali – Pemerintah Indonesia meluncurkan Global Blended Finance Alliance (GBF) dengan mitra, termasuk Blended Finance Taskfore, B Team, GFANZ, UN SDSN, Rockefeller Foundation dan Yayasan Upaya Indonesia Damai.
Peluncuran ini diumumkan di Tri Hita Karana (THK) Forum, setelah dipromosikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Forum ini salah satu acara unggulan G20 menghadirkan pemimpin bisnis, keuangan, pemerintah, filantropi dan akademisi yang mengkatalisasi proyek USD 30 miliar membahas inisiatif pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, alasan meluncurkan GBF akan membangun kapasitas antar negara, sektor swasta, dan filantropi melakukan pembiayaan campuran lebih baik. ”GBF akan berpusat di Bali dan mengajak semua pihak bermitra dengan kami. Kita tidak punya waktu banyak jika ingin mengumpulkan investasi triliunan setiap tahun untuk bumi. Kita perlu melakukan sesuatu untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita,” kata Luhut B. Pandjaitan.
”GBF diinkubasi THK Forum sangat penting membuka pendanaan untuk iklim, lingkungan, dan manusia memperluas dan mereplikasi solusi pembiayaan campuran, membakukan proses transaksi dan berbagi data mengurangi biaya transaksi,” tutur Tantowi Yahya, Executive Lead THK Forum 2022 dan Duta Besar Keliling untuk Kawasan Pasifik.
GBF akan bekerja sama dengan para anggota dan mitranya menentukan target dampak dan strategi yang akan diumumkan saat pertemuan Bank Dunia/IMF tahun 2023.
Wakil Presiden SUN Group, Uday Khemka, pihaknya sedang menghadapi krisis membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. Dana itu tersedia. Satu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkannya melalui pembiayaan campuran. Untuk itu, THK menjadi forum terpenting untuk aksi iklim dalam 30 tahun terakhir.
Misi GBF memperkuat dan memperluas pasar pembiayaan campuran dengan mereplikasi struktur campuran yang sukses, membangun kapasitas dan mengatasi hal-hal yang tidak efisien dengan cara yakni mengembangkan dokumen persyaratan yang disesuaikan dengan struktur/mekanisme pembiayaan campuran tersebut. Mereplikasi dan memperluas transaksi pembiayaan campuran yang sudah sukses, menjodohkan para pemilik proyek dan pemodal, membangun kerangka praktik di antara lembaga keuangan pembangunan nasional dan kawasan di negara-negara berkembang, melaksanakan program pelatihan untuk pemerintah, swasta dan filantropi untuk merumuskan campuran pembiayaannya, mengajak para pemimpin pembiayaan campuran untuk berbagi pembelajaran dan mendorong inovasi dan reformasi.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyansanti mengatakan GBF diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia salah satu cara mendukung tujuan kebijakan berbasis prinsip G20. GBF diposisikan membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.
Paul Polman, pemimpin bisnis dan THK Forum Steering Committee menyampaikan, pihaknya sudah bergerak, namun masih lambat. Seiring dengan KTT G20, idealnya mengakselerasi aksi dan pendanaan iklim sebagai inti dari pertemuan tersebut. Karena aksi dan pendanaan iklim cerita pertumbuhan ekonomi di era ini dan beberapa dekade berikutnya. Mengapa GBF sangat penting untuk memastikan terbangunnya kapasitas dan pertukaran informasi untuk mengurangi biaya transaksi dari pembiayaan TPB sehingga akhirnya kita bisa bergerak lebih cepat. ”Saya mengucapkan selamat kepada Indonesia dan THK mempromosikan pembiayaan campuran semakin dipahami dan diadopsi negara-negara berkembang. Saya percaya pentingnya mengubah ambisi bersama menjadi aksi bersama untuk meningkatkan pendanaan dari miliaran menjadi triliunan,” ujar Direktur Hubungan Global OECD, Andreas Schaal.
Peluncuran ini disaksikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI Luhut B Pandjaitan; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono; dan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo. Turut hadir perwakilan organisasi nasional dan internasional diantaranya Green Climate Fund, the OECD, Konservasi Indonesia, the Global Steering Group, Systemiq, Pegasus Capital Advisors, ADM Capital, Capcade, PT SMI, BlackRock, the Asian Development Bank, the Khemka Foundation.