FORUM Keadilan Bali – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima Tim Verifikasi Lapangan dari Pemerintah Pusat serangkaian evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023 di Kabupaten Badung di Puspem Badung, Rabu (22/11).
Tim verifikasi pusat dipimpin Plt. Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum dari Kementerian PPPA, Endah Sri Rejeki bersama Tim Independen Yusuf Supiandi dan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nur Fitri Izzati Ramadhani. Dari Badung hadir Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Kadis P2KBP3A dr. I Nyoman Gunarta, Pokja PUG Badung, perangkat daerah terkait dan organisasi kewanitaan di Badung.
Wabup Suiasa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kehadiran tim verifikasi lapangan melakukan evaluasi PUG di Badung. Verifikasi lapangan ini merupakan tindak lanjut dari penilaian telah dilakukan secara administratif dari data-data yang sudah dikirim ke Kementerian PPPA. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat, tidak hanya untuk mengejar prestasi. Namun lebih penting sebagai introspeksi dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana capaian-capaian dan progres dalam melaksanakan unsur-unsur yang terkandung dalam pengarusutamaan gender tersebut.
Dijelaskan tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender di kabupaten badung yang direpresentasikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 tumbuh 0,13 dari 95,53 tahun 2021, menjadi 95,66 di tahun 2022. Terjadinya penurunan angka kesenjangan IPM antara laki-laki dan perempuan 0,12 poin pada tahun 2022. Tahun tersebut baik IPM laki-laki maupun IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan, yakni laki-laki 0,32, sedangkan perempuan 0,45. Jika mengacu pada penggolongan IPM dari Kementerian PPPA tahun 2022, maka IPM laki-laki 84,46 dan IPM perempuan 80,79. Sehingga termasuk kelompok sangat tinggi.
Wabup Suiasa menjelaskan angka indeks pemberdayaan perempuan di Badung tahun 2020 sebesar 75,49 dan 2021 sebesar 76,99. ”Secara umum kalau dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, kita sudah mencapai capaian sangat baik, dapat dilihat dari telah meningkatnya IPM perempuan kita dibandingkan laki-laki. Poin peningkatan justru terjadi pada poin perempuan sampai 0,45, di laki-laki hanya 0,32. Ini menunjukkan trend peningkatan gender di badung semakin baik,” ujar Suiasa.
Lebih lanjut Suiasa menuturkan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, bukan hanya kegiatan berhubungan dengan perempuan. Tetapi seluruh kegiatan diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat ditujukan dan melibatkan laki-laki, perempuan, disabilitas, lansia dan anak untuk dapat dan menerima manfaat yang sama.
Terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata Suiasa, Pemkab Badung melakukan kerjasama dengan Yayasan Maha Boga Marga menyediakan rumah aman bagi korban KDRT. Selain itu, Badung belum lama ini telah melakukan launching dan pembentukan Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DKRPPA) di Desa Dalung dan Kelurahan Sempidi. Bekerja sama dengan Universitas Bali Internasional (UNBI)) terwujudnya DKRPPA di Kabupaten Badung dan telah melakukan pemetaan di seluruh wilayah Kecamatan Abiansemal. Disamping melakukan pelatihan fasilitas daerah mandiri mendatangkan fasilitas nasional dari Kementerian PPPA RI.
Sementara Plt. Asisten Deputi PUG bidang Politik dan Hukum dari Kementerian PPPA menyampaikan terima kasih atas partisipasi Kabupaten Badung telah mengikuti evaluasi pengarusutamaan gender tahun 2023 ini. Diakui pembangunan dilakukan di masyarakat ternyata hasilnya belum bisa dirasakan sama antara perempuan dan laki-laki. Dari kondisi ini kemudian pemerintah indonesia membuat sebuah strategi PUG untuk bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan sama, sehingga nanti kualitas hidup perempuan semakin meningkat. ”Strategi PUG masuk setiap bidang pembangunan dan hasilnya diharapkan bisa dirasakan perempuan juga,” jelasnya.
