FORUM Keadilan Bali – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya mendukung program penerapan program perhutanan sosial, yakni program dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Program ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat Masyarakat setempat. ”Kita mengharapkan program seperti ini membantu kesejahteraan masyarakat, terutama petani,” kata Pj. Gubernur Bali saat beraudiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) KLHK RI di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (27/1).
Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengemukan kerjasama dan kolaborasi baik dengan pemerintah pusat perlu dilakukan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, terutama bergantung pada sektor pertanian dan masyarakat pedesaan. Perlu intervensi pemerintah agar masyarakat bisa mandiri, dikuatkan lagi sektor marketing misalnya agar bisa naik kelas produknya. ”Kita mampu menjaga kelestarian kawasan hutan, dengan menghasilkan kesejahteraan, maka masyarakat akan makin ”sayang” dan menjaga hutan dengan baik,” imbuhnya.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya mencontohkan beberapa komoditas unggulan di Bali seperti kopi dan manggis sangat potensial lebih dikembangkan dalam program perhutanan sosial.
Sekretaris Direktorat Jenderal PSKL, Mahfudz menjelaskan program perhutanan sosial dilakukan melalui pola pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program perhutanan sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.
Sejak 2015 Program Perhutanan Sosial ini berjalan, sedikitnya 1,2 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia memanfaatkan lahan di kawasan hutan untuk aktivitas pertanian, budi daya dan perkebunan melalui pelaksanaan program perhutanan sosial. ”Jutaan kepala keluarga tersebut tergabung ke dalam kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), sejenis koperasi mengelola produk-produk hasilnya,” kata Mahfudz.
Mahfudz menjelaskan sejumlah komoditas mampu diberdayakan dengan baik seperti kopi, kelapa, kayu putih, rotan dan bambu, getah, tanaman pangan, hingga lebah madu. Sampai saat 6,37 juta hektar sudah mampu dikelola dan diberdayakan dan mampu secara signifikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Yusup dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Teja.
