FORUM Keadilan Bali – Sampai saat ini keterwakilan perempuan di legeslatif sangat rendah. Meski telah diberlakukan kebijakan afirmatif di mana keterwakilan perempuan minimal 30 persen di parlemen. Seiring perjalan sudah dirasakan ada perubahan peran perempuan di Dewan. Namun hal tersebut belum maksimal.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutan tertulisnya dibacakan Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia I Nyoman Artayasa saat membuka workshop penguatan calon legeslatif perempuan dalam mengambil keputusan, di Hotel Aston Denpasar, Selasa (4/4).
Workshop berlangsung selama dua hari diikuti 30 peserta dari calon legeslatif Kota Denpasar dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati.
Lebih lanjut Jaya Negara menyampaikan sejumlah pihak mendorong penguatan kepemimpinan perempuan untuk memberi ruang lebih besar dalam pengambilan kebijakan dapat mencegah lahirnya kebijakan yang memarginalisasi perempuan.
Jaya Negara berharap perempuan duduk di legeslatif tidak hanya kuantitas melainkan harus mampu menunjukkan kualitas dan kompetensinya. Terutama pengambilan keputusan jangan sampai hanya bersifat pasif. Karena peran perempuan dalam mengambil keputusan di setiap pembangunan menjadi sebuah keharusan. ”Kami berharap melalui workshop ini dapat menguatkan kapasitas bakal calon legeslatif dalam mengambil keputusan. Disamping juga membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas perempuan dalam legeslatif nanti,’’ harap Jaya Negara.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Denpasar, I Gusti Agung Sri Wetrawati menambahkan marginalisasi perempuan dalam berbagai kegiatan sosial dan politik dinilai masih terjadi hingga kini. Karena perempuan dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan memimpin. Karena itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas P3AP2KB berupaya meningkatkan peran perempuan melalui pendidikan politik, khususnya bagi kepemimpinan perempuan.
Wetrawati minta workshop dapat digunakan sebagai rujukan para pihak berkepentingan yang akan menjadi pemimpin di ranah struktural atau kultural. Para pemimpin diharapkan dapat memiliki perspektif gender serta keberpihakan pada perempuan dan kelompok yang rentan diskriminasi. ”Kepemimpinan perempuan sangat penting. Bagaimana mereka dapat menciptakan program-program yang tidak meminggirkan perempuan. Di sisi lain, kami berupaya melakukan gerakan ke arah pendidikan untuk mendorong perempuan memimpin di politik,” ujarnya.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga Data Dan Informasi Dinas P3AP2KB, Putu Etik Sumartini menyampaikan tujuan worskshop meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan calon legeslatif dalam mengambil keputusan. Diharapkan dapat meningkatkan dan menguatkan partisipasi perempuan. (I Gusti Ketut Sudiatmika-Analis Kebijakan Ahli Muda)
