FORUMKEADILANBli.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Hukum menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Denpasar meningkatkan kualitas pengelola JDIH. Bimtek dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Denpasar I Made Toya di United In Diversity Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali, Kamis, (16/11).
Toya mengatakan peran anggota selaku operator JDIH di masing-masing instansi memiliki peran penting penyebarluasan informasi dan dokumentasi hukum di Kota Denpasar. Hal ini memberikan informasi tentang pelayanan data dan informasi hukum daerah bagi masyarakat.
Dia menjelaskan Bimtek merupakan bentuk tanggung jawab moril para pengelola untuk mempertahankan peringkat terbaik pertama dalam JDIHN Award 2023 dan 2024. Kedepan kualitas pelayanan JDIH di Kota Denpasar semakin berkualitas dan berkemanfaatan. ’’Kami harapkan kegiatan ini dapat mendukung terciptanya pelayanan data hukum dan informasi hukum daerah oleh JDIH Kota Denpasar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Kabag Hukum Setda Kota Denapsar Komang Lestari Kusuma Dewi menjelaskan Pemerintah Kota Denpasar mengadakan Bimtek anggota JDIH diikuti 90 orang. Jumlah tersebut terdiri perangkat daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Perusahaan Umum Daerah di lingkungan Pemerinah Kota Denpasar. Hal tersebut dilaksanakan guna memenuhi penyediaan data dan informasi hukum yang berkualitas sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
Dia mengungkapkan kegiatan tersebut memghadirkan Biro Hukum Setda Provinsi Bali, PT. Bali Turtle Island Development serta narsumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. Pelaksanaan Bimtek dikemas apik dengan metode ice breaking, paparan materi dan praktek serta games dari narasumber dan panitia.
Dia menuturkan diakhir acara diserahkan hadiah bagi pengelola paling banyak mengunggah dokumen hukum pada website https://jdih.denpasarkota.go.id yaitu Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kota Denpasar dan Desa Sanur Kauh. “Semoga kedepan pelayanan data dan informasi hukum di Kota Denpasar semakin berkualitas, dan Kota Denpasar kembali dapat memeprtahankan JDIHN Award tahun mendatang dengan kualitas dan kemanfaatan terus meningkat,” paparnya. (pas)
