FORUM Keadilan Bali – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Senin (18/12).
HLM dipimpin Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta perangkat daerah Provinsi Bali.
Wabup Suiasa menyampaikan terima kasih mulai tahun 2024, Badung akan menjadi daerah mandiri penilaian atau penghitungan tingkat inflasi. Diakui hingga saat ini Badung menjadi salah satu daerah terbaik dalam kegiatan pengendalian inflasi.
Lebih lanjut dikatakan, menjadi tantangan berat bagi Badung pengendalian inflasi. Hal ini tidak lepas dari Badung sebagai daerah pariwisata dan daerah konsumtif. Upaya yang telah dilakukan menjaga inflasi agar tetap stabil, dengan membuka kerjasama antar daerah, operasi pasar dan lainnya.
Wabup Suiasa menambahkan, Bali sudah sepakat melaksanakan pola pembangunan semesta, maka dalam pengendalian inflasi juga harus semesta. Ia mendorong di Provinsi Bali memiliki blue print terkait pertanian, sehingga Bali dapat mewujudkan kedaulatan pangan. ”Blue print ini untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan komoditas pangan di setiap kabupaten, sehingga kedaulatan pangan bisa terwujud,” katanya.
Mengenai P2DD, kata Suiasa, Badung sudah maksimal melaksanakan. Hampir seluruh transaksi sudah menggunakan digitalisasi, sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan.
Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sudah berperan aktif. Inflasi di Bali year to year relatif terkendali. Bali harus mampu menjaga ketersediaan pasokan pangan. Dengan intensifikasi pertanian, melakukan gerakan menanam, kerjasama antar daerah, memastikan kelancaran distribusi, memanfaatkan perdagangan digital, memastikan keterjangkauan harga, melakukan operasi pasar murah dan komunikasi yang efektif. ”Memantapkan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) dilakukan dengan memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder, bersama-sama ngrombo menjaga kecukupan ketersediaan kebutuhan pangan,” terangnya.
