FORUM Keadilan Bali – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Inspektur Luh Suryaniti menghadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2023 secara virtual di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, Rabu (14/6).
Rakornas dengan tema “Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi” ini dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diikuti Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPK Isma Yatun, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Firli Bahuri, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung Burhanuddin, Gubernur seluruh Indonesia, Bupati/Walikota seluruh Indonesia serta para undangan.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada BPKP beserta seluruh jajaran sudah bekerja keras menjaga tata kelola pemerintahan sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Dijelaskan, saat ini pemerintah fokus melakukan peningkatan produktivitas menuju ke Indonesia Emas tahun 2045, bukan barang mudah, angkanya sudah ada. Tetapi tantangan tidak tampak.
Presiden Jokowi mengungkapkan saat ini situasi global tidak mendukung dan situasi ekonomi dunia tidak mendukung, menunjukan bahwa situasi dunia sekarang betul-betul pada situasi sangat sulit. Setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN, APBD yang ada di BUMN semuanya harus produktif karena pendapatan sangat sulit baik itu dari pajak PBB, loyalty. ”Sekarang tidak mudah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di sini penting peran pengawasan, kita lemah dari sisi itu. Jika tidak diawasi dengan cara cek langsung dan pengawasan orientasinya bukan prosedurnya,’’ katanya.
Presiden Jokowi mengingatkan semua baik pusat maupun daerah penggunaan anggaran benar-benar berjalan sesuai prosedur. Contoh pengembangan UMKM anggaranya diutamakan dari sisi pengembangan, pemberdayaan, mesin produksi, pameran dan marketing. tugas BPKP orientasi arahkan daerah, pusat, BUMN, Kementrian, biar produktif. Sekarang orientasi kita harus berhasil dan bisa bersaing dengan negara lain. Anggaran APBN harus produktif dan yang perlu diawasi betul diidentifikasi. Berikan rekomendasi serta damping, kawal agar betul-betul negara kita produktif dan berani bersaing dengan negara lain. ”Beruntung pertumbuhan ekonomi kita di G20 termasuk dua besar terbaik tahun lalu 5,3%. Kuartal pertama tahun ini tumbuh masih diatas 55.03% dan inflasi kita juga turun dari 5,9% menjadi 4% makronya sudah bagus. Saya minta seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh melaporkan Rakornas dihadiri 2.218 peserta terdiri dari pimpinan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, Direksi dan SPI BUMN, serta pimpinan aktif Kementerian lembaga daerah dan pemeriksa eksternal.
Dia mengemukakan pihaknya bersama seluruh jajaran, selalu aktif dan konsisten melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas memastikan akuntabilitas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional. BPKP dan seluruh jajaran terus berupaya melaksanakan pencegahan kecurangan sejak awal, merespon momentum keberhasilan pemilihan pasca pandemi. Tahun ini BPKP dan jajaran intens mengawal program-program pembangunan nasional daerah yang idensial terhadap upaya peningkatan produktivitas ekonomi. ”Kami serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam RPJM 2020-2024. Prioritas pengawasan kami mencakup sektor infrastruktur, pembangunan manusia, percepatan perizinan, tata kelola industri strategis, pemberdayaan UMKM, serta penguatan good governance salah satunya telah tercermin dari agenda pengawasan yang dirilis BPKP setiap tahun,” paparnya.
