FORUM Keadilan Bali – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kebijakan Migas di Kabupaten Badung, di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (15/5).
Wabup Suiasa mengatakan, pengelolaan, penyediaan dan distribusi gas 3 kg mendapat perhatian serius dari Pemkab Badung berkenaan adanya kebijakan pemerintah untuk gas 3 kg yang bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Badung. Akibat dari beberapa komoditas itu cenderung memberi kontribusi terhadap tidak terkendalinya inflasi.
Wabup Suiasa menjelaskan komoditas kebutuhan masyarakat salah satunya komoditas gas 3 kg. Setelah dicermati dan didalami ada satu sistem alur harus dibenahi dan dibuat satu pengaturan tata kelola secara baik di Kabupaten Badung. Terlebih memenuhi hak masyarakat yang berhak mendapatkan gas bersubsidi. ”Jangan sampai gas 3 kg bersubsidi diterima atau dinikmati masyarakat tidak berhak,’’ katanya.
Dia mengungkapkan pihaknya memastikan kapasitas gas 3 kg bersubsidi. Artinya kapasitas yang cukup ketersediaan dan cukup pasokan gas bagi masyarakat di Badung. Dia akan distribusikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan gas 3 kg bersubsidi. Ketika kapasitas ini tidak terpenuhi akan sulit dan berat mengendalikan inflasi. Ketika kapasitas tidak terpenuhi maka permintaan itu tidak seimbang dengan ketersediaan yang akan mengakibatkan harga akan naik. Ini akan berat buat masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, petani dan nelayan. ”Melalui rapat ini kita upayakan agar analisa pemenuhi kapasitas terkait kebutuhan elpiji 3 kg ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Wabup Suiasa memaparkan mewujudkan ini harus dimulai dari hulu, dibuatkan data base bersifat my name by addres. Siapa, dimana dan ruang lingkup pekerjaannya apa sehingga akan ketahuan siapa orangnya, dimana alamatnya dan berapa kuota yang dibutuhkan. Hal ini yang dibuatkan komitmen bersama antara pemerintah yang menangani soal energi dan migas dengan jajarannya di Provinsi Bali yaitu Pertamina. ”Kita akan koordinasikan dan sinergikan soal ini, sehingga kebutuhan akan elpiji bisa terpenuhi dan tepat sasaran, itu yang akan kita jaminkan,’’ ucapnya.
Wabup Suiasa mengaku pihaknya akan hubungkan dan sinergitaskan dengan pengusaha dan agen termasuk pangkalan. Mereka bisa dikontrol, juga para agen apakah sudah menyalurkan gas 3 kg kepada masyarakat sudah terpenuhi, sehingga semua bisa kita dikontrol. ”Tugas kita di pemerintah daerah untuk melakukan kontrol,” pungkasnya.
