FORUMKeadilanbali.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung tahun 2024 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat (19/4). Dalam rakor tersebut terungkap angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung sudah tuntas atau nol persen diakhir tahun 2023.
Wabup Suiasa selaku Ketua TKPK Badung menyampaikan, rakor TKPK sebagai evaluasi dan menentukan target pencapaian program kedepan. Meskipun tingkat kemiskinan di Badung cukup rendah namun harus tetap berkomitmen menurunkan. ”Hampir 14 tahun, dari 2008 hingga 2023 kita menjadi daerah terendah angka kemiskinannya. Kecuali tahun 2021 dan 2022 karena Covid-19, kita berada di urutan kedua terendah dan 2023 kembali menjadi yang terendah di angka 2,3 persen,” katanya.
Wabup Suiasa menjelaskan kemiskinan ekstrem di Badung sudah nol persen, sesuai target di tahun 2023. Walaupun target pemerintah pusat diharapkan kemiskinan ekstrem sudah nol di tahun 2024.
Ditambahkan, fokus sekarang menurunkan kemiskinan secara umum yang jumlahnya 2,3 persen. Diminta perangkat daerah, hingga desa/kelurahan membuat program-program strategis yang bersinergi dalam upaya menekan angka kemiskinan. Potensi anggaran yang cukup besar agar dieksekusi secepat-cepatnya. Bangun koneksitas dan sinergitas dalam mengeksekusi program tersebut. Arah program penanganan kemiskinan agar benar-benar dapat menurunkan bahkan menghilangkan kemiskinan. Karena itulah, pemberian dana bansos didorong dan diprioritaskan kepada masyarakat tidak produktif, misalnya disabilitas serta lansia. Masih produktif didorong pemberdayaan dan pengembangan keterampilan.
Wabup Suiasa mengakui penanggulangan kemiskinan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sudah tentu diperlukan keterlibatan pihak swasta termasuk dengan Forum TJSP. ”Data kemiskinan ini kan data makro, semua orang yang ada di Badung, diantaranya ada penduduk Badung dan ada penduduk tidak permanen di Badung. Penduduk yang tidak permanen diperlukan solusi yaitu dukungan dari pihak swasta melalui dana CSR,” ucapnya.
Sementara Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menjelaskan, ada dua hal penting dibahas dalam rakor TKPK. Pertama, evaluasi penanganan kemiskinan ekstrem dan kedua, upaya penanggulangan kemiskinan secara umum. ”Kami berharap dalam rakor ini kita dapat melakukan langkah-langkah evaluasi dan ada usul saran dalam menyamakan persepsi dan menyempurnakan tugas dalam penanganan kemiskinan agar lebih optimal,” ujarnya.
Wira Dharmajaya menjelaskan perkembangan terakhir profil kemiskinan di badung. Dimana untuk kemiskinan ekstrem sudah tuntas di akhir tahun 2023. Hal ini ditegaskan dengan data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang menyatakan kemiskinan ekstrim Kabupaten Badung tahun 2023 di angka 0,00 persen.
Mengenai kemiskinan secara umum, katanya, berdasarkan data makro BPS Badung, kondisi kemiskinan di Badung sebelum Covid tahun 2019 di angka 1,78 persen. Kemudian terjadi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 mengakibatkan kemiskinan meningkat hingga 2,62 persen. Di tahun 2022 mengalami penurunan 2,53 persen dan di tahun 2023 angkan kemiskinan 2,30 persen atau 17.010 jiwa. Sementara, pertumbuhan ekonomi di Badung tahun 2023 mencapai 11,29 persen menjadi yang tertinggi di Bali bahkan di Indonesia. “Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Badung sempat minus hingga 16,56 persen karena Covid-19. Tahun 2021 masih minus 6,74 persen, namun di 2022 sudah meningkat plus 9,97 dan 2023 kembali naik hingga plus 11,29 persen,” jelasnya.
”Program kegiatan penanganan kemiskinan di tahun 2024, sudah dipasang anggaran sebesar Rp 876 Miliar lebih,” tambahnya. (pas)
