FORUM Keadilan Bali – Guna membentuk pemahaman sama pengendalian, pengelolaan dan penggunaan elpiji 3 kg bagi masyarakat menengah, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa didampingi kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung melaksanakan rapat sinkronisasi dengan Pertamina selaku pihak operator, di Puspem Badung, Rabu (7/2).
Menurut Wabup Suiasa pengendalian, pengelolaan dan penggunaan elpiji 3 kg bisa berjalan efektif dan tepat sasaran, bila stakeholder terdiri atas Pertamina, Pemkab dan agen memiliki kesamaan pola pikir terkait data, tata laksana pendistribusian, dan ketersediaan elpiji 3 kg. Sehingga pendistribusian elpiji 3 kg benar-benar bisa terkontrol, dan yang mendapatkan elpiji 3 kg (elpiji bersubsidi) masyarakat yang benar-benar berhak. Ketiga stakeholder ini harus ada satu kesatuan pikiran mulai data, tata laksana pendistribusian, dan ketersediaan barang elpiji 3 kg. ”Kami harapkan terdapat kesamaan pola dalam pendistribusian agar benar-benar bisa terkontrol, agar yang mendapatkan elpiji 3 kg masyarakat yang berhak mendapatkan elpiji bersubsidi. Karena tugas pemerintah daerah hanya dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap para agen dan pangkalan elpiji selaku eksekutor,” ujarnya.