FORUMKEADILANBali.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. LHP diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira di aula Kantor BPK Perwakilan Bali, Renon, Jumat (27/12).
LHP diterima Badung yaitu LHP kinerja atas pengelolaan sampah dalam upaya pengurangan timbulan dan penanganan sampah tahun 2020 sampai semester I tahun 2024 dan LHP kinerja atas pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 sampai semester I 2024. Hadir Pj. Gubernur Bali, Wakil Ketua DPRD Bali, Sekda Bali, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali. Wabup Suiasa didampingi Inspektur Luh Suryaniti dan Kepala BPKAD I.A Istri Yanti Agustini.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan, sesuai UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Perwakilan Bali telah melakukan pemeriksaan pada 9 entitas meliputi pemeriksaan tematik kinerja APBD, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pengelolaan sampah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja daerah.
Satria Perwira menyampaikan pemeriksaan kinerja untuk menilai dan memberikan rekomendasi yang mendorong ke arah perbaikan. Sementara pemeriksaan dengan tujuan tertentu guna memberikan kesimpulan atas kepatuhan terhadap pengelolaan barang dan jasa, hibah maupun belanja modal. Diharapkan catatan dan rekomendasi dari pemeriksaan ini dapat ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. “Kami mengapresiasi 9 entitas, yang sudah maksimal mengikuti pemeriksaan. Kedepan kami berkomitmen dan akan terus mendorong pemerintah daerah mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik,” katanya.
Satria Perwira mengapresiasi pemerintah daerah telah menindaklanjuti rekomendasi dengan progress tindak lanjut mencapai 97,10 persen, di atas rata-rata target BPK 95 persen. Namun dari pencapaian tersebut ada hal menarik diminta menyelesaikan, khususnya temuan-temuan lama yang rekomendasinya belum diselesaikan sampai saat ini. Terlebih saat ini BPK sudah menyiapkan sistem aplikasi “Siap Connect” yang memberikan kemudahan bagi entitas dalam memberikan data informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi atas pemeriksaan dilakukan BPK di 9 entitas guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dari catatan dan rekomendasi yang diberikan melalui penyerahan LHP ini, diharapkan agar segera menindaklanjuti dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
Mahendra Jaya berharap kedepan BPK tetap memberikan tuntunan, bimbingan dan dorongan guna mewujudkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. (pas)
