FORUM Keadilan Bali – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri sekaligus membuka diseminasi hasil evaluasi program percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Bali, diselenggarakan BKKBN Bali, di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Senin (12/12).
Wagub Cok Ace menyampaikan pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) mempunyai dampak sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun sisi produktivitas ekonomi jangka pendek dan panjang.
Wagub Cok Ace menyampaikan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting balita di Provinsi Bali 10,9%. Target penurunan stunting di Bali harus dicapai tahun 2022 sebesar 9,28%, tahun 2023 sebesar 7,71% dan tahun 2024 sebesar 6,15%.
Memastikan jalannya pelaksanaan percepatan penurunan stunting, lanjut Wagub Cok Ace, sesuai amanat Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, maka Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan upaya konvergensi di tingkat provinsi. ”Kami menyambut baik kegiatan tersebut mengevaluasi sejauh mana kegiatan program telah dilaksanakan dan diintegrasikan,’’ ucapnya.
Dia menjelaskan program dan kegiatan rencana aksi percepatan penurunan stunting dilaksanakan ecara berkelanjutan, maka pengukuran outcome dan dampak dari setiap program dan kegiatan pelayanan dapat dilakukan secara terintegrasi. Komitmen yang kuat penting memastikan sinergitas dan sinkronisasi. ”Saya harap semoga hasil survei SSGI 2022 mendapatkan hasil prevalensi balita stunting di Bali lebih rendah dibandingkan hasil SSGI 2021,” tutup Wagub Cok Ace.
Sebelumnya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut menyelaraskan program percepatan penurunan stunting antar kabupaten/kota di Bali. Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program.
Hadir dalam kesempatan tersebut 70 orang peserta terdiri dari satgas stunting, OPD KB dan undangan terkait lainnya.