FORUM Keadilan Bali – Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dirangkaikan peresmian Mal Pelayanan Publik, di Istana Wakil Presiden RI Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Wapres Ma’ruf Amin dalam arahannya memberi penekanan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) saat ini sebanyak 103 dan tersebar di kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan MPP menggambarkan komitmen semua pihak meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ”Keberadaan 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antar sektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan lima poin arahan kepada lembaga terkait mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik semakin meningkat. Pertama, Kementerian PANRB diminta segera merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital. Kedua, Wapres mendorong Kementerian Investasi menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Wapres menekankan pentingnya pemberian tambahan anggaran bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. ”Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.
Wapres Ma’ruf AMin berharap para pemimpin daerah dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun. ”Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.
Wapres minta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah. ”Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya,” ucapnya.
Berkenaan dengan Program RB Tematik, Wapres menyampaikan program ini perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional. ”Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain, serta seluruh Pemerintah Daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pencanangan Program RB Tematik merupakan upaya menjadikan birokrasi mampu menjawab dan menyelesaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual Presiden. ”RB saat ini secara umum fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan birokrasi. Ke depan akan ditambah dengan fokus isu-isu program pemerintah atau problem hilir,” ujarnya.
