DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Denpasar 2026 di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11/2026).
Apel melibatkan 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD Kota Denpasar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, Tagana, dan instansi terkait lainnya. Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar.
Seluruh personel disiagakan mengantisipasi berbagai potensi kebencanaan, terutama bencana berkaitan dengan perubahan unsur cuaca dan iklim seiring meningkatnya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tepat dan terpadu.
Dalam arahannya, Wali Kota Jaya Negara mengatakan apel kesiapsiagaan bencana dilaksanakan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memastikan seluruh unsur terlibat benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana. “Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa dan aktivitas masyarakat memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari banjir, genangan, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran, hingga berbagai potensi kedaruratan lainnya,” ujar Jaya Negara.
Ia menekankan memperkuat kesiapan dan kemampuan respons seluruh unsur penanggulangan bencana. Pastikan sistem peringatan dini atau early warning system berjalan dengan baik, termasuk kecepatan penyampaian informasi dan perkembangan situasi kepada seluruh pihak terkait. Kesiapan personel harus dipastikan sehingga apabila terjadi kondisi darurat, pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Seluruh sarana dan prasarana penyelamatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. ”Kita tidak boleh hanya siap secara administratif, tetapi harus benar-benar siap secara operasional,” ujarnya.
Jaya Negara menegaskan, urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilaksanakan oleh BPBD sendiri. Diperlukan keterlibatan dan dukungan seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, BMKG, relawan, dunia usaha, serta seluruh unsur terkait lainnya. Masing-masing unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bergerak secara terpadu sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. “Khusus dalam situasi darurat, saya minta agar mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan garis komando harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam penanggulangan bencana, kecepatan bertindak sangat penting, tetapi kecepatan tersebut harus didukung oleh koordinasi dan komando yang jelas,” tegasnya.
Jaya Negara menyampaikan pemetaan terhadap titik-titik rawan genangan dan banjir juga perlu dilakukan. Ia mengimbau seluruh aparat terkait kewilayahan jangan menunggu laporan kejadian baru bergerak. Aparat kewilayahan harus mengetahui kondisi wilayahnya, memahami potensi risikonya, dan mampu mengambil langkah awal ketika terjadi keadaan darurat. “Pastikan jalur evakuasi tersedia dan dapat digunakan, serta identifikasi lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara. Pastikan posko kesiapsiagaan di masing-masing desa dan kelurahan dapat diaktifkan dengan baik, serta optimalkan keberadaan Tim Reaksi Cepat, Tagana, dan unsur relawan di masing-masing wilayah. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena kita tidak mempersiapkan diri sejak awal,” imbuhnya.
Melalui Apel Kesiapsiagaan ini, Jaya Negara berharap seluruh unsur yang terlibat benar-benar memastikan kesiapan masing-masing, memperkuat sinergi, serta membangun komitmen bersama dalam melindungi keselamatan masyarakat Kota Denpasar.
Ia menekankan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana. Budaya sadar bencana harus terus dibangun melalui edukasi, sosialisasi, simulasi, dan latihan evakuasi secara berkelanjutan. Perangkat daerah terkait diminta meningkatkan upaya pembersihan dan pemeliharaan drainase, pembersihan sungai sesuai kewenangan, serta melakukan identifikasi dan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang. Upaya ini jangan hanya dilakukan perangkat daerah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan. ”Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mulai dari lingkungan masing-masing, menjaga kebersihan saluran air, mengelola sampah secara bijak, serta tidak membuang sampah ke saluran drainase maupun sungai,” ajaknya.
Jaya Negara menegaskan seluruh masyarakat harus memahami bahwa upaya sederhana menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dari pencegahan bencana banjir dan genangan. “Saya mengingatkan kembali penanggulangan bencana bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana kita mampu melakukan pencegahan, mengurangi risiko, dan mempersiapkan diri sebelum bencana datang,” ucap Jaya Negara. (pas)