FORUM Keadilan Bali – Kota Denpasar sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai seni budayanya berhasil mengembangkan dan mempercepat pelayanan secara elektronifikasi atau digitalisasi.
Keberhasilan ini, Kota Denpasar menerima studi banding Bupati Belu dr. Agustinus Taolin. Kedatangan Bupati Belu di Kota Denpasar disambut Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana, di Ruang Tamu Kantor Walikota Denpasar, Jumat (24/2).
Studi banding Bupati Belu dr. Agustinus Taolin didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan NTT Daniel Agus Prasetyo terkait elektronifikasi pemerintah daerah agar Pemerintah Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa belajar banyak dari Kota Denpasar percepatan dan perluasan digital daerah Kota Denpasar untuk membentuk aktivitas ekonomi secara elektronik dan digital dalam pelayanan kepada public. Seperti pembayaran retribusi dan pajak.
Wali Kota Jaya Negara mengungkapkan Kota Denpasar melakukan inovasi kemudahan pelayanan pajak bagi masyarakat melalui aplikasi Pajak Digital Denpasar (Pagi Denpasar). ”Peluncuran Aplikasi on Boarding berbasis android bisa diakses masyarakat Kota Denpasar memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perpajakan. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah mendapatkan informasi pajak daerah secara elektronik terkait pendaftaran online, pelaporan dan pembayaran pajak daerah Kota Denpasar,” kata Jaya Negara
Selain dari Kabupaten Belu, juga Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Sumba Barat diwakilkan Kepala Bapenda Kabupaten setempat.
Dalam studi banding ini, Bupati Belu dr. Agustinus Taolin melakukan sharing nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Berharap studi banding yang dilakukan di Kota Denpasar bisa menjadi contoh implementasi untuk dilakukan di Kabupaten Belu, Manggarai Barat dan Sumba Barat.
Sementara Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana menambahkan, Pemerintah Kota Denpasar meraih indeks tertinggi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. ”Kami mendukung sistem digitalisasi daerah dari sektor belanja daerah, dengan harapan bisa dimanfaatkan secara optimal masyarakat,” tambah Sekda Alit Wiradana.
