DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com –Pemerintah Kota Denpasar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual terkait pengendalian inflasi 2025 serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah. Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian diikuti dari Kantor Walikota Denpasar, Selasa (2/9/2025).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua Komisi 1 DPRD Denpasar Anak Agung Putu Gde Wibawa, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, serta jajaran OPD terkait Pemkot Denpasar.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan dan nasional. Selain itu, daerah didorong memperkuat dukungan terhadap program percepatan penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat sebagai salah satu program strategis nasional. “Perkembangan kamtibmas agar seluruh kepala daerah fokus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala daerah memperkuat sinergi dengan Forkopimda, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta menggelar doa lintas agama bersama pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan, Pemkot Denpasar berkomitmen menjaga kestabilan harga melalui langkah-langkah konkret bersama TPID. Hal ini meliputi pemantauan rutin harga di pasar, operasi pasar murah, hingga memperkuat rantai distribusi bahan pokok. ”Sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mengendalikan inflasi dan mendukung program strategis nasional. Dengan sinergi dan kerjasama yang kuat, kami optimis Denpasar dapat terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut Negara menyampaikan Pemkot Denpasar aktif meningkatkan jumlah rumah layak huni setiap tahun, serta memberi dukungan melalui perabot dan kolaborasi dengan CSR. Sementara pengendalian inflasi sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari pasar murah dan operasi pasar, monitoring serta intervensi harga melalui TPID. Disamping penguatan distribusi pangan, hingga pengembangan pertanian lokal. Pemkot juga memanfaatkan teknologi informasi dalam pemantauan harga dan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. ”Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, namun memerlukan dukungan semua pihak. Dengan kolaborasi lintas sektor, kami optimis stabilitas harga dapat terjaga sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Jaya Negara berharap pelaksanaan Rakor ini menjadi momentum meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (fkb/pas)