DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos di Denpasar dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Denpasar, Senin (3/8/2026).
Rakor dihadiri Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku bapak angkat di desa dan kelurahan, camat se-Kota Denpasar, serta perbekel/lurah se-Denpasar. Keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemutakhiran data sosial masyarakat.
Wawali Arya Wibawa menyampaikan TKPK bentuk evaluasi berkala terhadap program penanganan kemiskinan di Kota Denpasar. Rapat ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah/kepala desa memastikan program tepat sasaran dan berdaya guna. ”Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, dan perbekel/lurah atas kerja keras serta kolaborasi aktif telah ditunjukkan selama ini,” ujarnya.
Secara makro, lanjut Arya Wibawa, kinerja pembangunan dan indikator kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar menunjukkan capaian yang sangat positif yakni untuk Pertumbuhan Ekonomi Mengalami pertumbuhan sebesar 6,11%, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati posisi tertinggi di Provinsi Bali serta masuk dalam jajaran 10 besar nasional.
Ia menjelaskan kesejahteraan sosial menunjukkan peningkatan pada indikator umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Rasio gini serta tingkat kemiskinan secara persentase berada di angka 2,6% (salah satu terendah). Intervensi tetap berfokus pada kedalaman dan keparahan kemiskinan mengingat jumlah penduduk Kota Denpasar yang relatif besar.
Mencegah masyarakat berpenghasilan rendah turun ke kategori miskin ekstrem, menurutnya, Pemkot Denpasar menekankan pentingnya menjaga masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan (Desil 5 dan Desil 6, memperhitungkan sekitar 18.000 warga rentan).
Lebih lanjut Arya Wibawa menjelaskan evaluasi berkala pelaksanaan program pendataan Kartu Keluarga (KK) Populasi dan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Meskipun target agresif jangka pendek sebesar 60% belum sepenuhnya tercapai secara merata di seluruh wilayah, tren pertumbuhan populasi terdata mengalami peningkatkan signifikan sebesar 21% dalam sepekan terakhir.
Ditegaskan program layanan ini dipastikan berlanjut hingga batas akhir (cut-off) pemerintah pusat pada akhir Agustus. Pemerintah Pusat menetapkan ambang batas capaian minimal antara 40% hingga 60%. Wilayah yang belum mencapai batas minimal tersebut diwajibkan untuk terus menggenjot kinerja pendataan hingga batas waktu akhir Agustus.
Arya Wibawa menuturkan kalkulasi target awal dirancang dalam rentang waktu 20 hari kerja. Target awal mencakup pengumpulan data hingga 111.000 KK, dengan target harian sebesar 5.000 KK atau rata-rata 1.250 KK per kecamatan. Dengan status realisasi saat ini berada di kisaran 35.000 KK dan terus bergerak naik dengan rata-rata input 2.000-3.600 KK per hari. Penetapan target tinggi di awal merupakan strategi psikologis untuk mendorong percepatan kerja di lapangan. ”Semakin panjang durasi pelaksanaan tanpa target ketat, potensi kelelahan (fatigue) pada petugas lapangan maupun masyarakat akan semakin tinggi,’’ ungkapnya.
Arya Wibawa mengaku program di daerah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat atas lompatan capaian data dalam satu minggu terakhir dengan kenaikan populasi terdata sebesar 21%. “Keunggulan utama daerah Denpasar terletak pada keberadaan balai banjar dan balai desa sangat efektif sebagai wadah kumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan hingga 37.000 agen untuk melakukan penyisiran rumah ke rumah (canvassing/door-to-door), struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal,” papar Arya Wibawa.
Guna mengejar target akumulatif minimal 60% (sekitar 90.000 KK terdata dari posisi 35.000 KK saat ini), rapat ini menyepakati penyesuaian operasional bagi para perbekel, lurah, dan kadus/kaling dalam pembaruan jadwal turun lapangan dengan seluruh jadwal aktivitas penjangkauan untuk 1 minggu ke depan diwajibkan telah terbarukan (pas)