FORUM Keadilan Bali – Sebagai salah satu bentuk peran pemerintah daerah mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan memaksimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat, Pemkot Denpasar menargetkan seluruh penduduk Kota Denpasar memiliki jaminan kesehatan.
Demikian disampaikan Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka sosialisasi pelayanan JKN, UHC dan Pencegahan Kecurangan (Fraud) JKN di Gedung Sewaka Dharma Senpasar, Kamis (12/1).
Wakil Walikota Arya Wibawa mengatakan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa Bupati dan Walikota diharapkan membantu menyukseskan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional. Selain meningkatkan kualitas pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Arya Wibawa mengajak jajarannya dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi dan advokasi kepada peserta JKN-KIS. Sehingga mendapatkan manfaat dari program ini dengan optimal. ”Membawa KTP masyarakat yang telah terdaftar di BPJS dapat diterima dan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” kata Arya Wibawa.
Lebih lanjut Arya Wibawa menyampaikan capaian UHC sampai Desember tahun 2022 terdapat 98,93% masyarakat Kota Denpasar telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta JKN-KIS. Cakupan kepesertaan tersebut termasuk penduduk miskin dan tidak mampu dibiayai pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). ”Meski capaian sudah memenuhi target kita terus memaksimalkan pelayanan sehingga komitmen untuk berkontribusi menyukseskan program JKN semakin nyata. Manfaat dari program JKN ini dapat dirasakan masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Kota Denpasar Muhammad Ali mengatakan, penduduk Kota Denpasar patut mengapresiasi dukungan dan peran Pemkot Denpasar beserta perangkat daerah dalam memaksimalkan program JKN-KIS. ”Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Denpasar telah bekerja sama capaian UHC. Ke depan kolaborasi ini terus dilakukan untuk capaian UHC hingga 100% dan masyarakat bisa dilayani dengan maksimal,” kata Muhammad Ali.
Dia mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi peningkatan kualitas dan layanan difasilitas kesehatan setempat. Selain itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholders lainnya mengenai ketentuan berlaku dalam penyelenggaraan JKN-KIS.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. AA Ayu Agung Candrawati mengatakan wilayah Kota Denpasar BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar telah bermitra dengan 137 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdiri dari 11 Puskesmas, 28 Klinik Pratama, 4 Klinik TNI, dan 3 klinik Polri, 1 FKTP BUMN , 52 dokter umum, 16 dokter gigi, 17 rumah sakit serta 5 klinik utama.
