DENPASAR, FORUMKEADILANBali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster siap tancap gas menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) dilaksanakan pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian itu membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang.
Gubernur Koster menyampaikan terima kasih karena Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. ”Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan terkait penerapan program tersebut, Provinsi Bali telah menyusun sejumlah tahapan. Ia mengakui sejauh ini capaian Bali berdasarkan indikator jumlah pendaftar masih belum memuaskan. ”Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” katanya.
Gubernur Koster menargetkan proses pendaftaran dapat rampung paling lambat pada akhir Juli 2026. ”Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Guna mempercepat proses pendaftaran, Gubernur Koster berharap adanya dukungan agen pendamping dalam jumlah memadai agar dapat menjangkau hingga wilayah banjar dengan lebih cepat. ”Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak telah mendukung pelaksanaan program ini. Ia meminta kepala daerah yang wilayahnya menjadi percontohan untuk menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
Luhut mengapresiasi Provinsi Bali menunjukkan keseriusan dalam mengawal program ini. ”Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” harapnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, rakor ini digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), serta perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) pada 43 kabupaten/kota. Ia mengatakan percepatan ini diharapkan menjadi cikal bakal Government Technology (GovTech).
Selain Luhut, hadir dalam rakor yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya. (fkb/pas)